10 Tahun KPK

SEPULUH  tahun bukanlah rentang  waktu yang pendek. Namun, memberantas korupsi, kejahatan  yang sudah merasuk ke segenap “sendi dan sumsum” bangsa ini berpuluh tahun,  waktu sepuluh tahun tampaknya  tak cukup. Inilah yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang KPK yang disahkan pada 27 Desember 2002.  Selama  dasawarsa lembaga ini “jatuh bangun” dalam perang melawan korupsi.

Sejumlah survei telah menunjukkan “kelas” Indonesia dalam soal rasuah. Transparency Internasional, awal bulan lalu, misalnya,  mengumumkan  Indeks Persepsi Korupsi  Indonesia menduduki urutan 118 dari 176 negara di dunia.  . Posisi ini menempatkan Indonesia negara paling korup di Asean. Sebelumnya “prestasi” lebih dahsyat pernah disandang  negeri ini pada 2005.  Saat itu Political Economic and Risk Consultancy menyatakan Indonesia sebagai negara terkorup se-Asia.

Korupsi,  yang oleh  Mochtar Lubis, Pemimpin Harian Indonesia Raya –koran yang pernah membongkar skandal korupsi Pertamina-  disebut sudah menjadi “budaya bangsa” jelas membuat sengsara rakyat.  Proyek pembangunan jalan yang dananya  dikorupsi, misalnya, membuat usia jalan hanya seumur jagung. Demikian pula nasib gedung sekolah yang dibangun dengan kualitas rendah lantaran anggarannya disunat. Beberapa bulan berdiri, roboh atau atapnya bocor.

Sejumlah lembaga atau komisi pernah dibentuk untuk memberantas korupsi di negeri ini.  Di zaman Orde Lama, misalnya,  ada Operasi Budhi yang diberi tugas membersihkan “tikus-tikus” di sejumlah lembaga negara. Di era Orde Baru, ada Komisi Empat  -dikenal dengan nama “Komisi Wilopo”-  yang mendapat perintah dari Presiden Soeharto  mengusut  kasus korupsi yang terjadi, antara lain, di  Departemen Agama, Bulog, dan Telekomunikasi.

Namun  semua  rontok  karena  sebab yang  sama:  mulai menyentuh lingkaran kekuasaan. Operasi Budhi dan Komisi Wilopo dibubarkan saat mengutak-atik korupsi di tubuh Pertamina. Perusahaan minyak negara itu,  kita tahu,   memiliki kaitan erat dengan orang-orang  Istana. Menelisik korupsi di sana berarti  akan menyeret orang-orang penting  republik ini.  Pemberantasan korupsi akhirnya sekadar slogan dan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) terus menyubur hingga kemudian menjungkalkan Soeharto.

Kini era reformasi melahirkan KPK: lembaga superbodi, yang didirikan atas dasar undang-undang –sehingga tak gampang dibubarkan-   serta memiliki kewenangan luar biasa, seperti menyadap dan mengambil alih kasus korupsi yang mandek di lembaga hukum lain.  Korupsi sebagai extraordinary crime memang  tak bisa dibasmi  oleh lembaga yang memiliki kewenangan “biasa-biasa”  saja. Apalagi oleh lembaga penegak hukum yang juga  koruptif.

KPK, yang pimpinannya pertama kali dilantik pada  Desember 2003,   kini  jadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus rasuah kakap yang melibatkan anggota DPR, bupati, gubernur,  menteri, duta besar, dibongkar dan pelakunya dikirim ke penjara. Kewenangan KPK melakukan penyadapan  membuat penyidik lembaga antikorupsi itu kerap menangkap tangan para koruptor  yang tengah menerima suap  –sesuatu yang  membuat  mereka tak bisa lolos dari jerat hukum

Kita tahu KPK pada akhirnya menghadapi sejumlah musuh  yang berupaya melumpuhkan mereka. Para koruptor melakukan serangan balik dengan beragam cara, antara lain, melakukan yudisial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Kepolisian, yang berang lantaran  lembaga itu mengusut dugaan  korupsi proyek simulator kemudi yang melibatkan petinggi mereka,  “melucuti” KPK  dengan cara menarik penyelidik mereka.

Ada pun DPR bernafsu memangkas kewenangan KPK lewat revisi undang-undang atau “menyetir” pimpinan KPK.  Sebagai lembaga yang mendapat wewenang undang-undang memilih pimpinan KPK,  bukan mustahil bila ada  pimpinan KPK yang sebelumnya melakukan deal-deal dengan sejumlah anggota DPR.  Karena itu, untuk menghindarkan ini semua  kewenangan DPR memilih pimpinan KPK harus dihilangkan. Pimpinan KPK sebaiknya dipilih lewat  panitia seleksi yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat dan para aktivis antikkorupsi.

KPK tak boleh mundur sejengkal pun menghadapi gempuran itu. Sebagai lembaga yang mendapat sokongan besar  publik   –seperti terlihat dari dukungan dalam kasus “Cicak-Buaya” atau kasus penangkapan Novel Baswedan oleh polisi-  lembaga ini mesti “maju terus pantang mundur”  menghadapi musuh mereka: korupsi dan para penggerus mereka.

Di sinilah dibutuhkan kesolidan pimpinan lembaga ini.  Mereka mesti kerja keras dan membuktikannya dengan mengungkap tuntas kasus korupsi besar.  Tidak mengumbar janji atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang hanya memancing polemik. Masyarakat, yang sudah muak dengan korupsi, rindu negeri ini  bersih  dari korupsi. Kepada KPK harapan itu digantungkan. (L.R. Baskoro) ***

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s