Akil Mochtar, Enam Tahun Lalu

Penangkapan Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK Rabu lalu melemparkan ingatan saya pada enam tahun lalu, 5 Desember 2007.  Saat itu Komisi III DPR sedang menggelar agenda rapat superpenting: memilih Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) yang baru.

Majalah Tempo akan menurunkan laporan utama soal pemilihan itu. Saya berangkat ke DPR, kasak kusuk mencari informasi, melihat suasana rapat, mendekati sejumlah anggota DPR yang saya kenal, dan beruntung, bertemu dengan Akil Mochtar, anggota Fraksi Golkar.

Saya ingat wajahnya kusut. Ia tetap berpakaian layaknya jika muncul di DPR: jas. Hari-hari itu adalah hari-hari berat untuk Akil. Dia baru saja kalah dalam Pilkada Kalimantan Barat. Sangat menyakitkan. Saya bisa merasakan.

Bayangkan, ia tokoh Golkar, tapi partainya tidak mendukung dia dalam pilkada Kalimantan Barat, tempat kelahirannya. Akil maju didukung oleh koalisi partai gurem (bukan Gokar).  Ia mendanai kampanyenya sendiri. Ia hanya dibantu sekelompok teman-teman dekatnya.  Dan dia akhirnya memang kalah. Yang menang adalah  Cornelis  (yang berpasangan dengan Christiandy). Ada pun Akil mendapat suara paling sedikit dari empat calon yang maju. Ia bercerita dengan mata berkaca-kaca.

Di tengah persiapan pemilihan Ketua KPK,  saya berbicara berbisik-bisik dengan dia di sebuah ruang. Terlihat jelas ia sakit hati.  Terhadap partainya. Mungkin juga terhadap teman-temannya. Ia bercerita sudah habis miliaran rupiah. Juga ia berkisah telah mengadukan nasibnya ke Akbar Tanjung.

Mungkin karena kekesalannya itulah, ia kemudian membuka bagaimana peta para fraksi di Komisi III akan memenangkan Antasari Azhar.  Cerita dan informasi Akil ini saya rekam dalam otak dan saya konfirmasikan ke sejumlah anggota lain.  Informasi Akil ternyata benar.  Akil adalah salah satu sumber penting saya menulis detik-detik terakhir bagaimana para anggota DPR menyingkirkan Amin Sunaryadi (calon anggota KPK yang dinilai LSM memiliki integritas tinggi)  dan memenangkan Antasari Azhar.  Bagaimana pemilihan itu terjadi muncul dalam laporan utama Majalah Tempo dengan judul “Akhirnya Mereka Memilih Antasari,” yang terbit pada Desember 2007 (Di Blog ini artikel itu juga ada).

Setelah itu saya jarang ketemu Akil atau mewawancarainya. Tapi, aktivitas politiknya tetap saya ikuti. Juga suara-suara miring tentang dirinya, baik saat menjadi anggota DPR  maupun Ketua MK. Saya pikir Akil menjadi Ketua MK ini adalah, ibaratnya,  “ditendang ke atas”  oleh teman-temannya di DPR.  Ia memang, bolehlah,  disebut bukan kelompok mereka, para anggota Golkar, yang kini duduk di DPR.

Karena itu pula sebenarnya integritasnya diragukan jika dia menjadi seorang hakim.  Rekam jejaknya bisa menjadi perdebatan panjang, jika ada yang menyatakan dia pantas menyandang jabatan hakim, apalagi  Ketua Mahkamah Konstitusi, mahkamah yang sangat luar biasa posisinya dalam menilai produk hukum tata negara Indonesia.

Majalah Tempo sudah mengingatkan publik soal ini ketika Akil Mochtar terpilih jadi Ketua MK. Peringatan itu dituangkan dalam  Rubrik Opini Majalah Tempo edisi  14 April 2013. Inilah opini itu.

 

Mengawasi Akil Mochtar

Ketua baru Mahkamah Konstitusi diragukan integritas dan independensinya. Akibat kriteria yang longgar.

Ketua Mahkamah Konstitusi semestinya figur yang berintegritas tinggi. Ia bebas dari segala catatan tercela. Sebaiknya pula tidak berafiliasi dengan partai politik. Syarat ideal ini jauh dari Akil Mochtar, yang terpilih sebagai ketua baru, menggantikan Mahfud Md.

Politikus Partai Golkar itu pernah disorot oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, termasuk Indonesia Corruption Watch. Ketika menjadi Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, ia dicurigai menerima suap berkaitan dengan pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Ia dituding ikut menikmati dana Rp 680 juta dari kas Kabupaten Sintang. Di tengah hukum yang masih amburadul, tuduhan ini akhirnya menguap begitu saja. Tiga aktivis LSM yang membeberkan kasus itu malah terancam delik pencemaran nama baik.

Tak habis pikir, kenapa dulu DPR tidak mempertimbangkan rekam jejak seperti itu ketika memilih Akil sebagai hakim konstitusi. Kini masa jabatannya malah diperpanjang, lalu terpilih menjadi Ketua MK. Obyektivitas kalangan politikus Senayan juga dipertanyakan ketika menyeleksi calon hakim konstitusi. Bagaimanapun Akil, yang malang-melintang di DPR selama dua periode, diuntungkan karena tentu dekat dengan para politikus.

Dewan juga membikin persyaratan longgar bagi hakim konstitusi. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tak ada larangan bagi bekas politikus mencalonkan diri. Tidak dimuat pula syarat khusus, misalnya sang calon mesti telah keluar dari partai politik selama lima atau sepuluh tahun terakhir. Kriteria ini untuk menghindari konflik kepentingan karena hampir semua kasus yang ditangani MK berhubungan dengan partai politik. Hakim konstitusi memutus sengketa pemilihan kepala daerah, pembubaran partai, hingga urusan pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Perpanjangan masa jabatan Akil semakin mengherankan karena ia pernah diterpa isu tak sedap ketika menjadi hakim konstitusi. Tiga tahun lalu, pengacara Refly Harun mengungkapkan kesaksian Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih yang mengaku pernah dimintai duit oleh Akil Rp 1 miliar. Permintaan ini berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah Simalungun yang ditangani MK. Kasus serupa menerpa hakim konstitusi lainnya, Arsyad Sanusi, yang dituduh menerima suap dari Dirwan Makhmud, calon Bupati Bengkulu Selatan.

Tim investigasi yang dipimpin Refly sempat memegang kesaksian penting dari Jumaidah, sekretaris Jopinus. Tapi, ketika dikonfrontasi oleh Majelis Kehormatan MK, ia menyangkalnya. Akhirnya Majelis menyimpulkan baik Akil maupun Arsyad tak terbukti menerima suap. Nama kedua hakim konstitusi pun direhabilitasi. Meski begitu, Arsyad akhirnya mengundurkan diri. Tapi Akil bertahan.

Bukan hanya rekam jejaknya yang sering dipersoalkan, latar belakang Akil sebagai politikus juga kerap disorot. Apalagi tahun ini banyak digelar pemilihan kepala daerah. Bisa dipastikan akan banyak sengketa yang dibawa ke MK. Masalahnya, mampukah ia memimpin sidang secara adil bila perkara yang diputus menyangkut calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar. Pertanyaan ini sebetulnya juga berlaku bagi hakim konstitusi lain yang juga berlatar belakang politikus. Itu sebabnya khalayak perlu mengawasi sepak terjang mereka.

Sebaiknya pula pemerintah bersama DPR segera menyempurnakan persyaratan bagi calon hakim konstitusi. Tak selayaknya Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang amat besar diisi oleh orang-orang yang diragukan integritas dan independensinya. ((Majalah Tempo, 14 April 2013).

Peringatan yang ternyata terbukti…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s