Korting Polly di PK Kedua

Mahkamah Agung mengurangi hukuman terpidana pembunuh Munir dari 20 tahun menjadi 14 tahun. Dua hakim melakukan dissenting opinion.

Hakim agung Zaharuddin Utama bergegas meninggalkan ruang pertemuan di lantai dua gedung Mahkamah Agung. Kamis pekan lalu itu dia baru saja mengikuti sebuah acara diskusi. “Sudah ada bagian Humas, tanya mereka saja,” kata Zaharuddin, kepada Tempo yang mencegatnya.

Hakim senior itu menolak menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.  Zaharuddin pun tetap bungkam ketika ditanya soal bukti apa yang diajukan tim pengacara sehingga majelis akhirnya mengurangi hukuman Polly.

Pada 2 Oktober lalu, Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan Polly, terpidana pembunuh aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Zaharuddin ketua majelis hakim itu. Anggotanya Sofyan Sitompul, Dudu D. Machmudin, Sri Murwahyuni, dan Salman Luthan.

Putusan Zaharuddin dan kawan-kawan mendiskon hukuman bagi mantan pilot Garuda itu dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara. Tapi, dengan alasan belum membaca salinan putusan, para pejabat di bagian Hubungan Masyarakat MA  menolak memberi penjelasan rinci soal putusan itu.

Munir  meninggal pada  7 September 2004, di atas pesawat Garuda dalam perjalanan menuju Belanda. Hasil otopsi Netherlands Forensic Institute (NFI) di Amsterdam menemukan timbunan racun arsenik di tubuh Munir.

Pengusutan atas kasus Munir setahun kemudian menyeret Polly ke pengadilan. Jaksa mendakwa Polly melakukan pembunuhan berencana dan memalsukan surat penugasan dia sebagai kru tambahan Garuda. Jaksa pun menuntut Polly dihukum penjara seumur hidup.

Pada 20 Desember 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Polly 14 tahun penjara. Dia dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana, dengan memasukkan racun arsenik pada minuman Munir. Polly pun terbukti memalsukan surat penugasan yang membuat dia bisa satu pesawat dengan Munir. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lantas menguatkan putusan ini.

Tapi, di tingkat kasasi, hukuman bagi Poly berubah drastis. Pada 3 Oktober 2006, majelis hakim kasasi menyatakan Polly tak terbukti melakukan pembunuhan terencana.  Menurut hakim, Polly hanya terbukti memalsukan surat. Hakim pun hanya menghukum Polly dua tahun penjara. Hukuman itu impas dengan masa penahanan, sehingga Polly pun dibebaskan.

Jaksa lantas menempuh upaya hukum luar biasa: Peninjauan Kembali (PK). Argumen jaksa, hakim keliru menerapkan hukum. Jaksa mempersoalkan putusan hakim yang menyebut Polly terbukti memalsukan surat penugasan, tapi  tidak menjadikan pemalsuan itu sebagai bukti rangkaian rencana pembunuhan.

Jaksa juga menyampaikan fakta-fakta yang belum tersingkap pada persidangan sebelumnya. Jaksa, misalnya, menyebutkan ada dua agen Badan Intelijen Negara (BIN), Raden Mohamad Patma Anwar  dan Sentot, yang ditugaskan petinggi BIN membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden 2004.  Caranya, bisa dengan cara disantet atau diracun. Tapi, Patma dan Sentot gagal melaksanakan tugas itu.

Sebelum kematian Munir, Patma juga pernah melihat Polly di tempat parkiran kantor BIN, di Pejaten, Jakarta Selatan. Waktu itu, Polly memakai mobil Volvo hitam. Kepada Patma, Sentot menjelaskan Polly itu orang Garuda yang ingin bertemu dengan “bos-bos saja “.

Selanjutnya, sekitar Juni  2004, Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan, menerima permintaan tertulis dari Wakil Kepala BIN, M. As’ad.  Indra  diminta  menerbitkan surat penugasan Polly sebagai Staf Perbantuan (Aviation Security) Garuda. Tapi, surat permintaan dan surat penugasan itu raib, ketika kaca mobil Indra dibobol maling.

Pada 4 September 2004, sebelum Munir berangkat ke Amsterdam, Polly menghubungi nomor telepon seluler Munir.  Yang menerima Suciwati, istri Munir.  Polly bertanya-tanya kapan Munir berangkat ke Belanda.

Setelah tahu Munir berangkat pada 6 September 2004, Polly meminta petugas Garuda, Rohainil Aini, mengubah jadwal terbang dia. Seharusnya, Polly terbang ke Peking  pada 6 – 8 September 2004. Mengklaim telah disetujui atasan,  Polly minta terbang pada 6 September 2004  ke Singapura, satu pesawat bersama Munir.

Dalam pesawat, Polly menawarkan Munir bertukar tempat duduk. Seharusnya Munir duduk di kelas ekonomi nomor 40 G. Adapun Polly seharusnya duduk di kelas bisnis kursi 3 K. Setelah Munir bersedia, Polly mondar-mandir di pantry, mengawasi pramugari yang menyajikan minuman pembuka untuk penumpang, termasuk Munir.

 

Semula, jaksa mendakwa Polly mencampur arsenik dalam jus jeruk yang diminum Munir ketika pesawat bertolak dari Jakarta ke Singapura. Namun, belakangan, jaksa mengungkap fakta lain.

Waktu pesawat transit di Bandara Changi, Singapura, Polly tak langsung ke hotel seperti kru pesawat lain. Dia mengikuti Munir ke tempat transit.  Tiga saksi melihat Polly duduk bersama Munir di Coffee Bean. Ada juga saksi yang melihat Polly membawakan dua gelas minuman untuk dia dan Munir. Poly baru menuju Hotel Novotel  setelah “menjamu” Munir.

Sekitar 15 menit setelah pesawat lepas landas menuju Amsterdam, Munir muntah-muntah dan meminta obat sakit perut. Tiga jam sebelum pesawat mendarat di Schippol, Munir meninggal. Jaksa menyimpulkan: Polly meracun Munir di Changi.

Setelah Munir diberitakan meninggal, agen BIN Patma Anwar mendapat penjelasan dari Sentot bahwa pembunuhan Munir bukan lagi urusan mereka. “Tapi urusan bapak-bapak yang di atas.”

Jaksa juga menemukan fakta Polly  pernah sebanyak 41 kali menelpon Muchdi Purwoprandjono, Deputi V Bidang Penggalangan BIN, setelah Munir meninggal.  Namun, jaksa mengaku tak mengetahui pembicaraan Polly dengam Muchdi.

Menurut jaksa, Polly juga sempat menelepon dua kru Garuda, Yetty Susmiyarti dan Oedi Irianto. Polly mengajak mereka bertemu untuk menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh polisi. “Agar jawabannya bersesuaian,” tulis jaksa dalam berkas.

Setelah mempelajari fakta-fakta yang disodorkan jaksa, majelis hakim yang dipimpin Bagir Manan menyatakan PK oleh jaksa bisa dikabulkan. Tapi, majelis hakim berbeda pendapat soal beratnya hukuman untuk Polly.

Dua hakim agung, M. Harifin Tumpa dan Parman Suparman berpendapat, hukuman untuk Polly tak boleh melebihi hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, yakni 14 tahun. Dua hakim agung ini merujuk pada Pasal 266 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Pasal itu menyebutkan, “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”

Adapun Bagir Manan, beserta Djoko Sarwoko dan Paulus E. Lotulung, punya pendapat lain. Menurut mereka, hukuman 14 tahun terlalu ringan untuk kejahatan Polly.  Dia melakukan pembunuhan berencana dengan sangat keji. Korbannya pejuang hak asasi yang akan menuntut ilmu. Itu membuat Indonesia dipermalukan di mata dunia. Tiga hakim agung ini sepakat menghukum Polly 20 tahun penjara.

Karena dalam musyawarah tak ada kata sepakat, pada 25 Januari 2008, majelis hakim melakukan pemungutan suara. Hasilnya 3 : 2. Polly pun dihukum 20 tahun penjara.  Sempat menghirup udara bebas, Polly kembali dikirim ke bui.

Lewat kuasa hukumnya Muhammad Assegaf, Polly mengajukan PK pada 30 Mei 2011.  Mereka mempersoalkan putusan hakim agung yang menerima PK oleh jaksa.  “Menurut hukum acara pidana, yang berhak mengajukan peninjauan itu terdakwa dan ahli warisnya,” kata Assegaf  kepada Tempo pekan lalu.

Soal boleh tidaknya jaksa mengajukan PK sebenarnya ini juga masih jadi perdebatan.  Sebab, faktanya,  ada empat kasus yang jadi yurisprudensi jaksa boleh mengajukan  PK. Pada 1997, misalnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK oleh jaksa atas putusan bebas di sidang kasasi untuk terdakwa Muchtar Pakpahan, aktivis buruh, yang didakwa berbuat makar.

Total ada 15 poin yang diajukan Assegaf untuk mematahkan putusan hakim. Salah satunya vonis bebas Muchdi. Jaksa dan hakim tak bisa membuktikan rapat dan surat tugas BIN untuk Polly agar  Munir  dihabisi (Lihat Belum PK untuk Muhdi)

Upaya PK oleh Polly ini memang sempat menjadi sorotan. Soalnya, sebagai upaya hukum luar biasa, PK mestinya hanya bisa dilakukan sekali. Mahkmah Agung juga pernah membuat edaran yang tidak membolehkan PK di atas PK. Tapi, menurut sumber di Mahkamah Agung, majelis hakim kasus Polly tak memperdebatkan masalah itu. Menurut mereka, PK pada dasarnya merupakan hak terpidana dan ahli warisnya. Karena itu, “PK oleh jaksa tak boleh menghilangkan hak Polly mengajukan PK,” kata sumber itu.

Majelis hakim, menurut sumberitu, juga tak memperdebatkan lagi soal salah-tidaknya Polly dalam pembunuhan Munir. Tapi, majelis hakim semata berbeda pendapat soal beratnya hukuman untuk Polly. Posisinya kini bahkan berbalik menjadi 3:2.

Tiga hakim agung berpendapat hukuman buat Polly tak boleh melebihi hukuman di Pengadilan Negeri. Di kubu ini, ada Zaharuddin, Dudu, dan Sri.  Adapun dua hakim lain, Sofyan dan Salman, berpendapat hukuman bagi Polly tak bisa dibatasi hukuman semula. Karena dalam musyawarah tak ada kata sepakat, Sofyan dan Salman menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion).

Diskon besar yang diberikan majelis hakim PK ini tentu saja disambut gembira  pihak Polly. “Sejak awal kami berjuang mati-matian. Kami bersyukur MA mengabulkan,” kata Assegaf .

Sejauh ini, Pollysudah menjalani sekitar lima tahun hukuman sejak masuk penjara Sukamiskin pada Juni 2008.  Selama itu pula dia sudah mendapat 11 kali remisi. Total korting masa penahanannya sudah tiga  tahun 6 bulan.  Dengan muncul pengurangan hukumannya itu lagi, maka kebebasan kini sudah berada “di pelupuk mata. “Setelah ada putusan PK baru ini, dia bisa ikut program asimilasi dan bisa diusulkan mendapat pembebasan bersyarat,” kata Kepala Penjara Sukamiskin, Giri Purbadi, pekan lalu.

Sebaliknya, dikabulkannya PK Polly ini membuat istri Munir, Suciwati kecewa.  Pemerintah, ujar  Suci,  bertubi-tubi memberikan pengurangan hukuman buat Polly, sementara, hingga kini,  pemerintah belum mengungkap dalang pembunuh suaminya. “Sebagai korban, saya jelas sakit hati,”  kata Suciwati. (Tempo, 20 Oktober 2013)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s