Kenapa KPK Menarik Permohonan Kasasinya

Untuk pertama kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut permohonan kasasi perkara korupsi. Menimbulkan tanda tanya.-

SURAT itu mengejutkan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Datang dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang kini paling ditakuti para koruptor, isinya perihal pencabutan permohonan kasasi yang diajukan lembaga itu dalam perkara mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. “Surat permohonan pencabutan perkara kasasi itu saya terima beberapa hari sebelum putusan dibacakan,” kata Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Hakim Agung Artidjo Alkostar saat ditemui Tempo, Kamis pekan lalu.

Meski memahami dengan jelas rangkaian pesan dalam surat, Artidjo masih tak percaya. Setahu Artidjo, inilah pertama kalinya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut permohonan kasasi.

Demi memastikan kebenaran permohonan pencabutan itu, Artidjo meminta klarifikasi kepada pimpinan KPK. Dalam surat yang dikirim ke KPK, dia juga menyampaikan pesan agar jaksa memperhatikan secara serius perkara korupsi. “Ini aneh saja menurut saya,” ujarnya. Lima hari setelah itu, dia mendapat surat balasan berisi klarifikasi dengan tanda tangan Ketua KPK Abraham Samad. Selain menghubungi KPK, Artidjo memerintahkan staf panitera Mahkamah Agung mengirim surat ke Amran Batalipu, yang berada di tahanan. Pada 27 September lalu, Amran menjawab, pihaknya pun mencabut permohonan kasasi.

Mantan Bupati Buol ini divonis 7 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Februari 2013. Dia dinyatakan terbukti bersalah menerima suap Rp 3,5 miliar dari Hartati Murdaya. Pengadilan tinggi pada 29 Mei 2013 memperkuat putusan tersebut. Kendati demikian, hukuman itu tetap lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara.

Setelah keluar hasil putusan pengadilan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada 11 Juni 2013. Sedangkan tim pengacara Amran mengajukan permohonan kasasi pada 17 Juni 2013. Berdasarkan surat yang diterima Mahkamah Agung, Komisi mengajukan permohonan pencabutan kasasi pada 25 Juni 2013. Permohonan ini jauh sebelum pengajuan yang sama oleh Amran.

Pengacara Amran Batalipu, Emet Y. Entedaim, membenarkan kabar bahwa kliennya mencabut permohonan kasasi itu. Menurut dia, pengajuan pencabutan ini tak berjauhan dengan kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Ia ingat itu karena kamar tahanan Amran di rumah tahanan KPK ditempati Akil, sementara Amran dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Menurut Emet, Amran sudah ikhlas dengan vonis pengadilan. “Pak Amran juga sudah mengakui kesalahannya,” katanya.

Menurut Artidjo, pengajuan pembatalan kasasi ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencabutan kasasi bisa dilakukan salah satu pihak, baik jaksa maupun terdakwa. Setelah melalui rapat majelis yang dipimpin Artidjo, Mahkamah pun mengabulkan permohonan pencabutan kasasi pada 27 November. Majelis hakim yang menangani kasus ini dipimpin Artidjo, dengan anggota M.S. Lumme dan Leopad Hutagalung.

Pencabutan kasasi oleh tersangka koruptor ini diyakini karena ada kekhawatiran bahwa hakim Artidjo akan memperberat hukuman tersangka. Itu merujuk pada nasib Angelina Sondakh. Angelina dihukum 4 tahun 6 bulan di pengadilan tingkat pertama dan banding. Oleh Artidjo, hukumannya dilipatgandakan jadi 12 tahun. Ia juga diperintahkan mengembalikan uang suap Rp 12,58 miliar ditambah US$ 2,35 juta yang sudah diterimanya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menyatakan, jika KPK lebih dulu mengajukan permohonan kasasi, itu sebagai strategi. “Kami berpikir masa penahanan terdakwa bakal habis kalau tak mengajukan kasasi,” ujar Zulkarnain. Adapun perihal pencabutan kasasi, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan hal itu karena vonis pengadilan telah memenuhi dua pertiga hukuman dari tuntutan. “Kalau putusan lebih rendah, baru kasasi,” katanya.

Pakar hukum pidana Indrianto Senoaji menilai langkah KPK–mencabut permohonan kasasi dengan alasan hukuman sudah memenuhi dua pertiga dari tuntutan–sebagai prosedur wajar. Hanya, kata dia, untuk mengambil langkah ini, KPK mesti hati-hati. “Menjadi tidak wajar karena publik jadi bertanya-tanya, seolah-olah KPK inkonsisten,” ujar Indrianto. (Majalah Tempo, 16 Desember 2013)

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s