Opini: KPK dan Kasasi Kasus Bupati Buol

Nila Setitik KPK

 Ketidakinginan KPK melihat koruptor menerima hukuman setinggi -tingginya adalah hal berbahaya.

-PRINSIP bahwa seorang koruptor harus dijatuhi hukuman seberatnya-beratnya, yang seyogianya dipegang teguh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kini dilanggar oleh lembaga itu sendiri. Dalam kasus Bupati Buol Amran Batalipu, KPK justru menjadi “penyelamat” sang bupati dari kemungkinan pembuian lebih lama.

Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bupati Buol itu divonis tujuh tahun dan enam bulan penjara. Ia terbukti bersalah menerima hadiah Rp 3,5 miliar dari Hartati Murdaya. Tidak terima, sang bupati mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi kemudian ia mencabut kasasinya. Kuat dugaan ia takut berhadapan dengan tim Artidjo Alkostar di MA.

Sebelumnya, kita tahu, Hakim Agung Artidjo di tingkat kasasi memperberat hukuman terhadap Angelina Sondakh. Politikus Partai Demokrat itu menginginkan hukumannya di Pengadilan Tipikor diperingan. Alih-alih dikurangi, hukumannya malah ditambah oleh tim Artidjo, dari vonis empat setengah tahun menjadi 12 tahun. Bupati Buol agaknya tak ingin ”di-Anggie-kan”.

Yang menjadi masalah, KPK ikut-ikutan mencabut kasasi. Sebelumnya, KPK ikut mengajukan banding, demi terus menjaga agar Bupati Buol tidak bebas dari ganjaran hukum. Pada titik ini, seharusnya KPK tetap maju menuntaskan kasus tersebut. Koruptor harus dihukum setinggi-tingginya. Setiap peluang hukum yang memberi celah bagi keringanan hukuman harus disumbat oleh KPK. Namun, aneh bin ajaib, KPK kali ini terasa kendur dan lembek.

Jawaban para petinggi KPK, bahwa mereka cukup puas dengan vonis yang mencapai lebih dari dua pertiga tuntutan jaksa, merupakan jawaban sangat mengecewakan.  Jawaban ini jelas jauh dari rasa keadilan masyarakat. Bupati Buol oleh jaksa KPK dituntut 12 tahun. Tapi ia hanya menerima tujuh setengah tahun. Sesungguhnya ini terlalu ringan untuk kesalahannya menjual aset-aset daerahnya kepada Hartati untuk kepentingan pribadi.

Masa hukuman yang berbeda empat setengah tahun itu terasa bagaikan semacam korting. Masyarakat bisa mengatakan diskon hukuman sering diberikan Pengadilan Tipikor, atau Pengadilan Tipikor suka memberi vonis rendah. Karena itu, ketika sang bupati sendiri membawa persoalannya ke MA, masyarakat ingin melihat apakah MA membela atau justru menambah lama hukumannya. Bisa jadi hukuman dikembalikan 12 tahun atau lebih berat. Namun KPK seolah-olah mencegah kemungkinan itu. KPK menganggap tujuh setengah tahun sudah setimpal dengan kesalahan Amran.

Jangan salahkan publik bila kemudian muncul dugaan adanya permainan. Sebab, ternyata KPK juga bersikap sama dalam pencabutan kasasi yang dilakukan Neneng Sri Wahyuni. Istri bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu, seperti halnya Bupati Buol, mulanya mengajukan banding atas vonis enam tahun yang diterimanya dari Pengadilan Tipikor. Tapi, agaknya, ia juga keder terhadap Artidjo. Seharusnya KPK jalan terus memproses kasus ini.

Desas-desus mengatakan KPK berbuat demikian karena berkompromi dengan Nazaruddin. KPK khawatir Nazaruddin tak bisa dikorek lebih jauh bila istrinya “di-Anggie-kan”. Isu tak mengenakkan ini bisa merusak kredibilitas KPK. Selama ini KPK telah membuktikan diri dingin dan tanpa tedeng aling-aling memberantas korupsi. Jangan sampai prestasi ini dinodai. Jangan sampai akibat nila setitik rusak susu sebelanga. (Majalah Tempo, 16 Desember 2013)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s