Gebrakan Hakim Agung Artidjo

nyali-artidjoLaporan Utama Majalah TEMPO- Dia membuat keder para terpidana kasus korupsi dan narkotik karena putusannya melipatgandakan hukuman mereka di Mahkamah Agung. Mengkritik keras Komisi Pemberantasan Korupsi yang menarik kembali permohonan kasasi yang telah mereka ajukan —-

TIGA hakim senior itu berkumpul di ruang rapat yang menempel dengan ruang kerja Artidjo Alkostar. Hari itu, Rabu 20 November lalu, ketiganya tengah berembuk untuk memutus perkara yang selama ini menyita perhatian publik: kasus korupsi Angelina Sondakh, anggota DPR dari Fraksi Demokrat. Pengadilan tingkat pertama dan banding telah menghukum ibu satu anak itu empat setengah tahun penjara. Angelina terbukti menerima suap dalam sejumlah proyek di Kementerian Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Artidjo Alkostar, hakim agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, memimpin rapat tersebut. Datang di bawah pukul 08.00 pagi, pria 65 itu sudah siap dengan argumentasi hukum. Dua koleganya, M.S. Lumme dan Mohammad Askin, duduk di meja persegi empat yang penuh tumpukan berkas perkara. Seperti Artidjo, dua hakim agung ini dikenal pelit berbicara.

Hari itu tak seorang pun boleh menemui Artidjo. Asistennya, Mariana Sondang Panjaitan, yang dikenal galak oleh para wartawan, tak segan mengusir tamu. Seharian Mariana berada di “pos”-nya, sebuah ruang yang menjadi penghubung masuk ruang kerja Artidjo yang terletak di lantai dua gedung Mahkamah Agung. Sejengkal dari ruang Atidjo, setelah melewati belasan berkas perkara yang diikat tali plastik dan rata-rata tingginya semester, itulah ruang sidang “milik” Ketua Kamar Pidana.

Setelah melalui perdebatan panjang dan adu argumen, putusan diambil. Ketiganya sependapat: kasasi Angelina tak layak diterima. Sebaliknya ketiganya setuju memperberat hukuman Angie–demikian politikus 35 tahun ini biasa dipanggil–menjadi 12 tahun penjara. Putusan lain juga diambil. Selain membayar denda Rp 500 juta, Angie diwajibkan membayar uang pengganti Rp 12, 58 miliar dan US$ 2,35 juta (sekitar Rp 27,4 miliar), sesuatu yang sama sekali tidak disinggung hakim pada pengadilan tingkat pertama maupun banding.

Putusan itu langsung menjadi buah bibir. “Putusan itu memberi pesan kepada masyarakat agar jangan main-main dengan korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pihak Angie menyesalkan putusan yang diketuk Artidjo. “Angie memang salah, tapi bukan berarti memberi vonis berat tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan,” kata pengacara Angie, Rudy Alfonso.

Angie syok mendapat putusan itu. Muncul di gedung KPK, Sabtu 7 Desember lalu, jalannya menunduk dan wajahnya kuyu. Ia bahkan pingsan setelah menjalani pemeriksaan. Kepada Tempo yang menanyakan apakah dirinya tak mempertimbangkan posisi Angie yang single parent yang masih punya satu anak kecil, Artidjo menjawab, ”Korupsi itu kejahatan di atas kejahatan. Apalagi jika yang melakukannya mempunyai posisi politik. Itu yang mahadahsyat. Kalau kanker, itu kanker ganas….”

***

TAK hanya Angelina Sondakh yang merasakan kegarangan Artidjo. Sederet terpidana kasus korupsi lain yang mengajukan kasasi dan perkaranya dipegang Artidjo mengalami hal serupa. Muhammad Nazaruddin divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi empat tahun sepuluh bulan karena terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet. Di tangan Artidjo, hukuman bekas Bendahara Partai Demokrat itu naik menjadi tujuh tahun. Demikian pula nasib bekas Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro. Mendapat hukuman 18 bulan pada pengadilan tingkat pertama karena terbukti menyuap anggota DPRD, Artidjo menggandakan hukuman Soemarmo menjadi tiga tahun.

Seperti Angie, anggota majelis hakim agung lain yang menangani perkara Nazaruddin dan Soemarmo adalah Lumme dan Askin. ”Ini trio hakim yang sekarang paling ditakuti para koruptor,” ujar seorang hakim di satu Pengadilan Negeri Jakarta.

Keras terhadap perkara korupsi, Artidjo juga membuat gentar para terpidana kasus kejahatan narkotik. Pada Oktober lalu, dia menjatuhkan hukuman mati kepada Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana, tersangka bandar narkotik yang sebelumnya dihukum Pengadilan Negeri Cilacap 20 tahun. Dua hari sebelum itu, dia menjatuhkan vonis 20 tahun penjara untuk Ananta Lianggara, pengedar narkotik yang sebelumnya hanya dihukum satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dia menjadi ketua majelis hakim dalam semua perkara itu.

Sebagai Ketua Kamar Pidana, Artidjo mempunyai wewenang membagikan semua perkara pidana–dari korupsi, narkotik, hingga pencurian–ke semua hakim pidana di jajarannya. Sebagai ketua, Artidjo tentu saja juga berhak memilih perkara mana yang akan dia pegang. Ada sekitar 15 hakim agung di Kamar Pidana. Menurut sumber Tempo, dari jumlah itu ada tiga hakim yang memiliki spesialis “menguliti” perkara korupsi yang berkaitan dengan politik: Lumme, Askin, dan Artidjo sendiri.

Sistem Kamar terhitung baru–diberlakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa menjelang masa akhir jabatannya pada 2011. Dengan sistem ini, para hakim agung pidana kini hanya memegang perkara pidana. Dengan demikian putusan bisa diambil cepat. Ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang bisa membuat seorang hakim agama mengadili perkara pidana atau hakim militer memegang kasus perdata. “Sistem kamar itu sempat ditentang keras sejumlah hakim,” kata Harifin pekan lalu kepada Tempo.

Menurut Harifin, penolakan itu terjadi karena sistem itu mempersempit ruang gerak mereka. Artidjo menjadi Ketua Kamar Pidana pada sistem baru ini. “Yang menunjuk Pak Harifin, sebelumnya saya hakim biasa,” kata Artidjo.

Sejak masih menjadi hakim agung biasa pada 2000 pun Artidjo sudah keras terhadap kasus-kasus korupsi. Dialah, dalam sejarah Mahkamah Agung, hakim pertama yang melakukan dissenting opinion. Saat itu dia tak setuju dengan dua hakim agung lain yang membebaskan terpidana korupsi kasus Bank Bali, Joko Tjandra. Sikap itu membuat dia didamprat pimpinannya.

Artidjo juga keras dalam membatasi tamu yang bertandang ke ruang kerjanya. Sebagai bekas pengacara, dia mafhum, mafia peradilan bisa masuk dari mana saja: lewat panitera, asisten hakim, hingga satpam. Karena itu dia tak segan memarahi petugas keamanan jika membiarkan tamu masuk “wilayahnya” tanpa izin. Gerbang terakhir untuk mencegah tamu tak diundang adalah Mariana. Artidjo mengakui asistennya itu galak. “Kalau tidak begitu, saya tak cocok,” ujar Artidjo.

Toh ada saja orang nekat yang mencoba menyuapnya. Pernah seorang temannya menemui dia, menyatakan ada seseorang yang akan memberinya mobil dan uang jika Artidjo memenangkan perkara. Artidjo murka luar biasa. Sang teman malu dan minta maaf. Sejawatnya di Mahkamah Agung menyebut dia orang lurus dan tak kenal kompromi. “Seperti gaya berjalannya yang tidak menengok kanan-kiri, hanya lurus ke depan,” kata bekas Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, Joko Sarwoko.

Di awal menjadi hakim MA pada 2000-an, Artidjo adalah hakim agung paling miskin–mungkin juga sampai sekarang. Dari rumah kontrakannya di Jalan Kramat Kwitang ke kantornya–di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat–dia selalu naik bajaj. Satu lagi rekornya: bermodal bajaj tadi dia masuk kantor paling pagi–di bawah jam 08.00.

Pada 2003 ia memiliki mobil Chevrolet. Mobil kecil yang di atapnya ada pegangan itu dibelinya setelah mendapat uang kendaraan Rp 80 juta dari Sekretariat Negara. Saat itu banyak hakim agung lain dan kepala biro bermobil mewah. “Dia sering diejek, ‘Mobilnya mau ditenteng ya, Pak?’,” ujar seorang karyawan MA kepada Tempo. Baru pada 2008 ia mendapat mobil dinas Toyota Altis, dan sejak tahun lalu Camry. Hanya itu kendaraannya, mobil negara.

Keahliannya di bidang pidana dan hak asasi manusia membuat Artidjo, sejak 2000, menangani kasus seputar itu. “Dia meletakkan kemanusiaan di atas segalanya,” kata Ketua Komisi Yudisial Suparman, yang mengenal Artidjo sejak 1980-an, saat keduanya sama-sama tinggal di Yogyakarta.

Artidjo mengakui aktivitasnya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-lah yang menjadikan dia seperti sekarang. “LBH membuat saya menghargai pluralisme,” katanya. Setelah lulus dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Artidjo punya dua kegiatan: mengajar dan bergiat di LBH. Ketika di LBH ia pernah membela para korban penembakan misterius, korban penggusuran Waduk Kedungombo, dan menjadi koordinator pembela orang-orang yang dituding menjadi anggota Komando Jihad.

Jauh sebelumnya, ketika masih mahasiswa, lelaki berdarah Madura ini sudah giat membela orang-orang yang dirampas haknya. Antara lain, petani garam dan tebu yang lahannya diambil paksa oleh pemerintah. Dia pernah membela seorang kiai dari Sumenep yang dituduh subversif lantaran membuat diskusi masalah ekonomi. Pada 1992, Artidjo diminta Yayasan LBH membela para korban kerusuhan Santa Cruz di Dili, Timor Timur. Mendapat teror tak henti-henti, semua rekannya memilih pulang. “Tinggal saya sendirian di sana,” kata Artidjo.

***

PUTUSAN Artidjo yang memperberat hukuman Angie membawa dampak lain. Para terpidana korupsi berpikir seribu kali jika berniat melakukan kasasi terhadap vonis mereka. Akhir November lalu, Bupati Buol Amran Batalipu, yang sebelumnya divonis tujuh setengah tahun penjara, menarik kembali kasasinya setelah mengetahui kasusnya bakal ditangani Artidjo. Namun, yang membuat geram Artidjo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menarik kasasi mereka atas kasus itu. Nyaris tak percaya, Artidjo menyurati Ketua KPK Abraham Samad untuk meminta klarifikasi. “Dalam sejarahnya, belum pernah KPK melakukan hal itu,” katanya.

Hal serupa dilakukan komisi antirasuah itu terhadap kasasi Neneng Sri Wahyuni, istri Mohammad Nazaruddin. Hanya, penarikan kasasi yang terakhir ini telat. Dua jam sebelumnya Artidjo telah mengetukkan palu: menolak kasasi Neneng. Bukan berarti tak ada kritik untuk Artidjo. Seorang sumber Tempo di Mahkamah Agung menilai Artidjo bukan motivator dan manajer yang baik. “Artidjo hanya baik membawa dirinya sendiri,” kata sumber ini.

Artidjo juga disebut bukan hakim yang berani melawan atasan. Itu terjadi, antara lain, saat memegang perkara peninjauan kembali (PK) terpidana penggelapan 30 kontainer BlackBerry, Jonny Abas. Kasus itu semestinya ditangani Artidjo, tapi dia “menyerah” ketika Joko Sarwoko mengambil alih. Jonny akhirnya diputus bebas. Kepada Tempo, Joko mengakui ia meminta perkara itu dia tangani. “Sebab saya dengar ada yang tak beres di tahap kasasi,” katanya (Tempo, 13 Januari 2013).

Kepada Tempo yang mewawancarainya lagi Senin pekan lalu, Joko Sarwoko menyebut Artidjo punya kecenderungan memenuhi tuntutan jaksa. “Padahal, rasa keadilan tidaklah seperti itu.” Menurut dia, jika jaksa menuntut ganti rugi Rp 50 miliar dan dikabulkan Artidjo, padahal yang diambil koruptor tak sebanyak itu, hal ini bisa menjadi novum (bukti baru) dalam peninjauan kembali. “Sehingga putusan kasasi nanti dibatalkan di PK,” kata Joko.

Harifin Tumpa tak sependapat dengan kritik terhadap bekas anak buahnya itu. Dia melihat Artidjo bekerja secara profesional. “Jangan coba mengintervensinya, pasti mental,” katanya. Dia tak setuju jika Artidjo disebut kurang mampu memberi perubahan untuk lingkungannya. Penilaian itu, menurut Harifin, mungkin karena melihat sosok Artidjo yang pendiam serta tak banyak bergaul.        “Padahal justru demikian yang bagus untuk seorang hakim,” dia menegaskan. (Tempo, 5 Januari 2014)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s