Opini: Terpilihnya Dua Hakim Konstitusi

Mahkamah-Konstitusi

DUA HAKIM konstitusi sudah dipilih DPR: Wahiduddin Adams dan Aswanto. Keduanya dipilih, Rabu 5 Maret lalu,  dari empat nama yang direkomendasikan  tim pakar yang terdiri dari para ahli hukum dan tokoh masyarakat. Wahiddun sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Ada pun Aswanto  Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dua hakim yang akan menggantikan  Akil Mochtar, yang kini menjadi tersangka kasus suap dan pencucian uang,  serta Harjono yang segera mengakhiri tugasnya pekan-pekan ini,  bukan sosok istimewa.  Tapi inilah kenyataannya.  Mereka-lah yang direkomendasikan tim pakar.  Kita mesti menghormati pilihan tim yang dihadapkan untuk memilih  calon yang, apa boleh buat, sedikit, dan kualitasnya biasa-biasa saja.

Para pakar yang terdiri  delapan orang itu memang tak perlu diragukan kredibilitasnya. Mereka, antara lain, Saldi Isra, Natabaya,  dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif. Namun, dengan waktu  hanya tiga hari untuk menguji sebelas calon, apa yang bisa mereka dapat?

Dari sisi waktu,  pemilihan hakim konstitusi kali  ini  luar biasa singkat: hanya sepekan. Bagaimana mungkin untuk mencari dan mendapat  hakim konstitusi –yang menurut UU Mahkamah Konstitusi Pasal 15 disyaratkan memiliki integritas dan kepribadian tak tercela- demikian singkat waktunya?

Pemilihan versi DPR ini merupakan konsekwensi dari hilangnya  wewenang Komisi Yudisial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perppu No. 1/2013) yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4/2014.

Saat itu, pasca penangkapan Akil, Presiden menerbitkan  Perppu yang memberi wewenang Komisi berperan dalam memilih  hakim konstitusi. Perppu yang kemudian disahkan jadi UU itu kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah dosen dan pengacara. Dengan hilangnya wewenang Komisi, pemilihan hakim konstitusi diserahkan masing-masing mekanismenya kepada DPR, Presiden dan Mahkamah Agung.

Pada uji kelayakan selama tiga hari itu, seperti yang diakui para penguji,  banyak para calon yang tak memahami hukum tatanegara, bahkan istilah semacam ultra petita yang paling elementer dalam ilmu hukum sekali pun.  Sejumlah calon juga dipertanyakan sumber  kekayaannya.

Aswanto, yang “hanya “ dekan, misalnya, diketahui memiliki “hobi” mengoleksi mobil. Ia mengaku memiliki Mercedes Benz, Honda CRV,  Honda Freed, dan Daihatsu Terios. Wahiduddin juga diragukan keberaniannya untuk berbeda pendapat dengan Patrialis Akbar, bekas atasannya yang kini juga jadi hakim konstitusi.

Dengan kualitas para hakim seperti ini, sulit kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa kembali  menjadi lembaga berwibawa seperti saat-saat awal lembaga ini berdiri.  Kasus Akil Mochtar, yang terang menderang menunjukkan putusan Mahkamah ternyata bisa dibeli,  telah membuat  wibawa lembaga ini anjlok ke titik nadir.

Mahkamah Konstitusi hanya bisa tegak berwibawa jika hakim-hakimnya sosok yang memiliki integritas dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan.  Dan itu dimulai dari sistem pemilihan yang transparan, yang bisa menjaring orang-orang terbaik masuk dan dipilih.  Bukan mereka, “sosok miring” yang bisa disetir partai politik atau gampang diajak kongkalikong.  (LRB)