Opini tentang Boediono dan Century

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mulai menyidangkan perkara bailout Bank Century. Sebuah kebijakan sepatutnya tidak bisa diadili-

MAJELIS  hakim yang kini mengadili perkara Bank Century mesti benar-benar mengingat sumpahnya. Sebagai pengadil, putusan yang mereka ambil hanya berdasar kebenaran dan keadilan. Tidak terpengaruh ingar bingar politik atau tekanan siapa pun yang berhasrat  membelokkan kebenaran itu.

Kita perlu tekankan itu  karena perjalanan kasus Century sudah demikian tebal berbalut kepentingan politik. Kebijakan Pemerintah melakukan bailout Rp 6, 7 triliun untuk Century  agar tak terjadi badai keuangan dituding juga demi kepentingan kelompok tertentu. Celakanya, pendapat semacam ini kini seolah sudah sebagai kebenaran. Di sini lah para hakim mesti melihat persoalan Century dengan jernih, agar putusan yang mereka ketuk kelak hanya berpijak pada fakta  hukum.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi  mendakwa Budi Mulya, selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, melakukan korupsi dalam kaitan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)  Bank Century dan proses penetapan bank itu sebagai bank gagal berdampak sistemik. Jaksa menyebut pemberian FPJP sebesar  Rp 689, 394 miliar itu melawan hukum karena Dewan Gubernur mengubah peraturan Bank Indonesia mengenai syarat pemberian FPJP dengan capital adequancy ratio (CAR) minimal 8 persen menjadi CAR positif.

Jaksa mendakwa Budi memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Dia juga dituding telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri dan orang lain. Dua tuduhan tersebut membuat ia dijerat pasal 2 dan 3 UU Antikorupsi dan bisa dihukum  hingga 20 tahun penjara.

Dalam dakwaannya jaksa menyatakan persetujuan pemberian FPJP  dilakukan bersama-sama dengan Boediono, wakil presiden yang saat itu Gubernur Bank Indonesia,  Miranda Swaray Goeltoem (deputi gubernur senior),  Siti C. Fadjrijah (deputi gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan), dan Budi Rochadi (deputi gubernur BI Bidang Sistem Pembayaran). Budi terungkap pernah menerima Rp 1 miliar dari Robert Tantular, pemilik Bank Century. Kendati berkukuh itu merupakan pinjamanan –dan dua bulan kemudian dikembalikan-  siapa pun tahu, tindakan itu  tak layak dilakukan.

Dalam dakwaannya jaksa tidak mengurai hubungan Rp 1 miliar dan persetujuan FJPP pada November 2008. Hal yang sama atas kesalahan  Boediono  dkk yang disebut “telah bersama-sama” melakukan tindakan yang didakwakan terhadap Budi Mulya. Tidak dirinci kesalahan bersama-sama seperti apa yang dilakukan Boediono. Padahal, sebagai sebuah konstruksi dakwaan, “bersama-sama,” berarti melakukan tindak pidana yang sama. Di sini jaksa juga seolah sudah menempatkan Boediono dkk sebagai tersangka.

Dalam keterangannya di depan Panitia Khusus DPR, Boediono maupun Sri Mulyani yang saat itu Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan, sudah menjelaskan latar belakang adanya FPJP serta pengucuran Rp 6,7 triliun. Perubahan CAR dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kekeringan likuiditas dan ditutupnya bank-bank. Sebagai otoritas moneter tertinggi mereka berhak mengambil putusan cepat untuk menyelamatkan ekonomi  nasional. Fakta menunjukkan Indonesia pada 2008  terbukti lolos dari krisis keuangan global.

Kebijakan seperti ini  jelas tidak bisa diadili. Kecuali jika ditemukan unsur melawan hukum di baliknya –seperti misalnya sengaja dibuat demi menyelamatkan nasabah tertentu. Untuk hal demikian, jaksa dan hakim bisa menelusuri semua dokumen sebelum, selama, dan setelah proses penyelamatan Bank Century. Hakim juga bisa memanggil ahli ekonomi dan perbankan yang kredibel dan  independen  -bukan mereka yang memiliki kepentingan tertentu- untuk diminta pendapatnya.

Jika putusan di balik pengucuran dana talangan Century   itu tidak ada satu unsur pun melawan hukum, maka Boediono cs tak layak untuk diadili, bahkan diajukan ke ruang sidang sekali pun.