Pegel Linu  Panitia KPPS

Lega rasanya sudah menjalankan “tugas negara” yang benar-benar tak pernah masuk daftar rencana hidup dan datang tak diduga ini  -karena ditunjuk RW dan tak tega menolaknya.

Kemarin seharian terkantuk-kantuk di kantor dan mesti pulang cepat-cepat karena harus menyerahkan honor kepada anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)  yang menjadi hak mereka.

Ada honornya? Ada! Menurut daftar, ketua (seperti saya) Rp 400  ribu  dan anggota Rp 350 ribu. Lalu  ada beberapa “bantuan” lain, yakni  uang makan dan uang tenda.  Tapi yang saya terima dari kantor kelurahan tak semestinya alias sudah “dipotong-potong”  –entah dasarnya apa, saya tidak sempat tanya kepada petugas kelurahan-  yang membuat istri saya berkomentar sembari cekikikan, “Astaga, uang makan juga dipotong? Teganya….teganya….’’’

unnamed

Tapi, sejatinya honor itu tak seberapa. Ya habis untuk makan-makan, untuk ini-itu, termasuk memberi satpam yang sudah membantu dari malam sampai malam lagi.

Nah, soal satpam ini kisahnya.  Awalnya kelurahan memberitahu ada jatah honor dua Linmas (nama yang dulu  akrab banget di zaman Orde Baru, gagah sekali kalau pakai seragam hijau telur-nya dan selalu muncul dalam kegiatan kelurahan juga kawinan), yang posisinya bisa diambil dari satpam setempat. Saya tahu maksudnya: untuk menjaga agar pemungutan suara aman dari gangguan separatis (haha…)

Beberapa teman panitia (yang juga satu RT) mengusulkan satpam RT kami saja. Alasannya, sembari kasih “tambahan” untuk mereka. Eh, malamnya datang surat edaran:  Linmas dua orang didrop dari kelurahan. Kadung sudah menjanjikan, kami sepakat satpam  tetap diberdayakan. Honornya diambil dari honor anggota KPPS.  Hanya jumlah satpamnya dikurangi, satu saja.

Linmas

Linmas

Selasa siang, perangkat pemilu, diangkut mobil terbuka dan dikawal polisi datang ke tempat saya. Lantaran gudang RT terkunci, maka empat kotak suara dengan segala macam isinya di dalamnya itu (dari kertas suara, bilik suara,  ATK  seperti spidol, kalkulator, paku, tinta berikut bantalannya), dititipkan di rumah seorang anggota KPPS.

Sorenya, sesuai janji, kami kumpul di Balai RT, menyusun meja, dan kemudian dilanjutkan, setelah Isya, menata balai RT untuk disulap menjadi “tempat pencoblosan.” Karena dikerjakan rame-rame, penyusunan ini relatif cepat. Supaya kelihatan meriah, kami menghias balai RT dengan kertas warna merah dan putih yang, sehari sebelumnya saya beli di sebuah warung.

Menata Tempat Pencoblosan

Menata Tempat Pencoblosan

Pagi harinya, Rabu 9 April, pukul 6, kami sudah berkumpul di Balai RT. Semua pakai batik.  Beberapa saksi sudah datang. Yang saya ingat saksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, sekitar pukul 7, mengikuti aturan, saya mengambil sumpah (demikian memang tertera di buku panduan, yakni  “mengambil sumpah”) anggota KPPS –termasuk saya-. Intinya, anggota KPK independen, profesional… bla…bla…bla…(menurut saya sih ini janji bukan sumpah..).

Mengambil sumpah

Mengambil sumpah

 

Anggota KPPS  (yang paling kanan saksi PKS)

Anggota KPPS (yang paling kanan saksi PKS)

Awalnya, sekitar pukul delapan hingga sembilan, hanya sedikit warga yang datang. Beberapa saya kenal, yang lain tidak. Saya berpikir, kalau pun sedikit, wajar. Bukan saja karena tak semua warga mendapat undangan (padahal tanpa undangan pun mereka sebenarnya bisa memilih dan ini sudah diberitahu) tapi karena bisikan seorang anggota KPPS yang pernah jadi anggota KPPS pada pemilu sebelumnya. “Pemilu dulu yang datang juga sedikit, hanya sekitar 4o persen dari undangan.”

unnamed (3)

unnamed (8)

Ternyata kali ini tak sama. Pukul 10, banyak warga yang datang. Suasana jadi ramai, meriah.  Yang kenal saling sapa, mengobrol, dan becanda. Saya juga merasa beruntung, akhirnya, bisa tahu, “Oh ini Pak itu, oh ini ibu itu…” Maklum, tak semua warga di RT 5, RT saya,  saya kenal. Apalagi   RT 6, RT yang warganya mencoblos di TPS 40 yang lokasinya dibalai RT 5 milik kami ini.

unnamed (6)

Kemeriahan, dan nyaris kericuhan terjadi pada pukul 12, saat dibukanya kesempatan bagi mereka yang hanya dengan “membawa KTP-nya”  bisa mendaftar. Jumlahnya lumayan banyak. Saya terpaksa agak keras di sini (padahal aslinya  lemah lembut hm…). Ya, saya tak ingin kacau. Kalau kacau bukan saja acara ini bisa gagal, saya juga bisa berurusan dengan hukum. Bayangkan, sudah membantu negara, bekerja sosial,  kita harus bertanggung jawab lagi….

unnamed (11)

Seorang anak muda –yang mendebat saya karena saya dianggap, “menghalangi haknya mencoblos hanya dengan membawa KTP dan tidak membantu pemerintah mengurangi golput”  (busyet gagah sekali orasinya) – saya tolak karena dari panduan yang saya baca, untuk hal demikian, adalah:   dia mestinya membawa surat dari alamat di KPTnya sebelumnya, atau meminta surat keterangan dari RT nya sekarang.

Sebelum memutuskan menolak, saya menelepon Ketua PPS (Penitia Pemilihan Suara)  meminta “fatwa.” Jawaban di ujung telepon:  ia memang tak bisa memilih. (Belakangan saya berpikir, Penyelenggara Pemilu tampaknya harus memikirkan lagi hal-hal demikian karena saya baca kasus seperti ini banyak terjadi….)

Akhirnya yang melelahkan memang menghitung suara. Jumlahnya 264 pemilih Sedikit? Tidak,  itu artinya ada 1054 suara!  Melingkupi belasan partai, DPR, DPRD Provinsi, DPR Kota/Kabupaten, dan DPD.  Begitu ada selisih antara suara dan kartu, maka harus dicari lagi, di mana kesalahannya. Proses yang benar-benar capek dan bikin stress…

Saya lihat beberapa anggota KPPS, mukanya loyo, agak pucat.

Kesalahaan mencoret satu suara saja, bisa berakibat macam-macam. Beberapa di antara anggota KPPS belum pulang ke rumah. Saya sendiri pulang sebentar pukul enam lebih untuk sholat magrib, minum teh, dan makan sedikit,  lalu berangkat lagi dengan badan masih pegal linu….(dan terbersit pikiran, kalau di antara kami sakit, apa negara juga akan membantu biaya perawatan?)  –belakangkan dari koran saya membaca ada anggota KPPS di sebuah daerah meninggal karena kelelahan. Siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah negara/kelurahan membantu keluarganya? Anak-istrinya?—

Akhirnya pukul 12 malam, perhitungan di TPS saya, TPS 40 Kelurahan Ciparigi, Bogor, selesai. Saat  hampir semua warga sudah terlelap, kami, 7 anggota KPPS ditambah dua Linmas droping kelurahan dan seorang satpam, menggotong empat kotak suara ke Kantor Kelurahan. Sekitar setengah jam saya di sana mengurus administrasi penyerahan dan  -astaganaga- diminta membuka empat kotak itu lagi- memastikan semua yang dimasukkan sesuai aturan.

Pukul setengah satu malam saya baru tiba di rumah. Kepala sudah berat. Setelah bersih-bersih badan, saya masuk kamar. Semua sudah tertidur. Saya membayangkan besok harus bangun pagi lantaran paginya ada rapat di kantor.

Hari yang melelahkan. Tiba-tiba saya teringat kata-kata seorang rekan KPPS. “Kita anggap saja ini semua pengalaman….” Ya dia benar. Saya melihat dari sisi ini saja. Tidak dari sisi pegel linu yang hinggap sukses malam ini di tubuh saya.