Menghapus Wewenang DPR yang “Kebablasan”

Akademisi Universitas Islam Indonesia menggugat peran DPR dalam pemilihan anggota Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bertentangan dengan konstitusi dan UU DPR.–

ERA reformasi telah meletakkan peranan DPR menjadi kuat  –hal yang berbeda di  “zaman Orba.”  Demikian kuatnya sehingga  justru kerap tak sejalan dengan konstitusi. Celakanya, para wakil rakyat terkesan menikmati peran berlebih  itu, bahkan   memanfaatkan “lubang”  tersebut  demi berbagai kepentingan. Maka, kita melihat praktek-praktek transaksional kerap terjadi dalam sejumlah keputusan  yang diambil para wakil rakyat.

Salah satu peran DPR yang paling banyak disorot  adalah  dalam pemilihan pejabat publik. Kendati para calon telah melewati serangkaian seleksi sebuah panitia seleksi selama berbulan-bulan  -dari penelusuran rekam jejak, kemampuan, hingga psikhologis-  toh hasil kerja tim seperti tak berarti di depan anggota DPR. Dengan latar belakang kepentingan politik masing-masing fraksi atau kongkalikong antarfraksi, para anggota DPR memilih para pejabat  sesuai selera mereka.

Peran  DPR yang terlalu “jauh” dan melenceng dari konstitusi inilah yang digugat Rektor dan sejumlah akademi  Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.  Mereka mempersoalkan wewenang DPR dalam pemilihan anggota Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dua lembaga yang  “galak” dalam meluruskan hukum yang bengkok di negeri ini.

Rektor UII, Edy Suandy Hamid, menunjuk Pasal 28 ayat 6 dan  Pasal 37 ayat 1 UU Komisi Yudisial dan Pasal 1, 10, dan 11 UU KPK yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 28 D UUD 45. Pasal 28 UU Komisi Yudisial, misalnya, menyatakan,  DPR wajib memilih dan menetapkan tujuh anggota paling lambat 30 hari sejak tanggal diteriman usul dari presiden. Ada pun seleksi KPK yang mestinya ketat untuk mendapat calon independen, kental dengan campur tangan DPR, termasuk pemilihan ketuanya.

Kekusaaan  DPR memilih anggota Komisi Yudisial dan KPK itu dituding tak tak sejalan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar, menurut pemohon uji materi, mengamanatkan tugas DPR sebatas  menyetujui,  tidak memilih.  Pasal 24B UUD 1945 jelas menyebutkan “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR.”   Hal sama disebut  pada Pasal 71 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Para akademisi meminta Mahkamah menghilangan kewenangan DPR  memilih anggota dua komisi tersebut yang tercantum dalam UU KY dan KPK dan cukup “menyetujui” seperti dalam hal pemilihan Kepala Polri, misalnya.

Bukan sekali ini kewenangan DPR yang dinilai tak sesuai konstitusi digugat.  Beberapa waktu lalu, Mahkamah sudah menghapus kewenangan DPR dalam menetapkan anggaran hingga “satuan tiga” (yang sangat teknis serta detail)  dan memberi simbol “bintang” (tanda anggaran tak bisa dicairkan eksekutif) yang kerap menjadi biang korupsi.  Kita puji langkah Mahkamah yang akhirnya menghapus  “wewenang kebablasan” tersebut.

Kita mengharap Mahkamah melakukan hal yang sama atas uji materi UU KY dan UU KPK. Pejabat publik mestilah diisi mereka yang memiliki integritas dan semata bekerja untuk kepentingan publik.  DPR seharusnya  percaya, sepanjang para calon tersebut  disorongkan Panitia Seleksi yang  kredibilitasnya  tak diragukan,  mereka hanya menyetujui atau tidak menyetujui. Yang terakhir ini pun harus diiringi bukti  telak dan semata demi kepentingan publik, bukan mereka. (L.R. Baskoro)