Opini: Hentikan Teror ke KPK

 L.R. Baskoro

PRESIDEN Joko Widodo mesti bertindak lebih keras dan cepat untuk menghentikan teror yang berpekan-pekan ini menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi.  Presiden tidak bisa berhenti hanya  sekadar mengeluarkan statemen  “pelaku teror mesti ditangkap” yang bisa jadi hanya bersifat “menyejukkan”  sesaat. Presiden mesti tegas, memerintahkan siapa yang bertanggung jawab menangkap pelaku teror itu  dan terus meminta laporan pengusutannya.

Teror yang  terjadi pada KPK sudah pada tahap mengerikan. Tidak hanya  ditujukan kepada pimpinan, pejabat struktur, penyidik  atau   staf KPK, tapi hingga keluarga mereka. Tidak hanya dalam bentuk SMS, menelepon, juga mendatangi kediaman mereka. Dari sekadar memaki, meminta mereka mundur, ancaman pembunuhan.  Dalam kaitan inilah, lagi-lagi, kita menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang menafikan adanya teror itu.  Terkesan menteri yang kerap “keseleo” lidah itu tidak justru membela KPK, komisi yang kinerjanya jelas diakui publik.

IMG_1707

Teror itu, misalnya, menimpa pelaksana tugas Direktur Penyidikan Endang Tarsa. Suatu siang  Endang dipanggil seorang petinggi polisi yang memintanya  mundur dari KPK.  Tempat “rapat” membicarakan perintah mundurnya terjadi di sebuah rumah makan cepat saji. Sejumlah pria berambut pendek, yang diduga  polisi, berjaga-jaga di sekitar tempat  itu. Mereka dalam posisi siap  “meringkus” Endang jika penyidik itu menunjukkan  sikap melawan.

Hal sama menimpa suami Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Mulia  Girsang.  Pria ini didatangi dan diancam pistol  seseorang saat berada di depan kantor KPK. Chatarina kini tampil sebagai pengacara lembaganya menghadapi gugatan praperadilan  yang diajukan Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka. Chatarina salah satu jaksa terbaik KPK. Kepiawaiannya mementahkan dalil-dalil hukum yang disodorkan pengacara Budi Gunawan sudah ditunjukkannya dua pekan terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Teror terhadap lembaga antiraruah yang “gegap gempita” ini  terjadi setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Kepala Lembaga Pendidikan Polri  tersebut diduga menerima suap puluhan miliar saat ia, terutama,  menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir –lembaga yang berperan penting menaikkan pangkat, sekaligus karir,  seorang polisi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan sejumlah kejanggalan lalu lintas rekening Budi yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.  Penetapan ini sekaligus mengganjal pelantikan bekas ajudan Presiden Megawati tersebut menjadi Kapolri.

Sejak itulah seolah ada “gerakan” sistematis  mengincar para pimpinan Komisi dengan target  menjadikan mereka tersangka. Ketua KPK Abraham Samad, wakilnya  Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain  semua kini dilaporkan ke polisi. Bambang bahkan sudah menjadi tersangka dengan dugaan memerintahkan saksi dalam sidang sengketa pilkada  Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, memberikan kesaksian palsu –hal yang bahkan sudah dibantah  saksi itu sendiri.

Johan Budi, SP, juru bicara yang juga Deputi Pencegahan kini tiba-tiba dilaporkan pengacara yang tidak begitu terkenal dengan tuduhan melakukan pertemuan dengan bekas bendahara Partai Demokrat Nazaruddin.  Padahal  pertemuan yang terjadi empat tahun silam itu sudah diselidiki Komisi Etik KPK dan dinyatakan  tidak ada pelanggaran hukum.

“Orkestra” teror ini, yang juga menimpa lembaga Indonesia Corruption Watch yang dikenal gigih membela KPK,  jelas memiliki “dirijen” luar biasa.  Dia pasti memiliki kekuasaan, jaringan, juga uang. Jika ini terus dibiarkan, maka kelumpuhan KPK di pelupuk  mata: para pimpinan menjadi tersangka kemudian ditahan, dan para staf KPK mungkin akan rontok satu per satu karena tak ada lagi yang melindungi mereka. Jika itu terjadi pemberantasan korupsi akan terhenti. Para koruptor bergembira ria dan negeri ini semakin masuk “kubangan kebobrokan.”

Teror,  tindak kejahatan “pengecut” ini harus diusut  dan dikejar otak pelakunya.  Presiden Jokowi bisa memerintahkan badan-badan inteligen di bawah wewenangnya,  tidak hanya kepolisian,  menyelidiki dan mengusut pelaku  dan otaknya. Mereka mesti ditangkap, diumumkan ke publik, dan diadili.

Teror untuk melumpuhkan sebuah lembaga negara  seperti KPK adalah kasus sangat serius.  Kredibilitas Presiden Jokowi sebagai presiden bersih yang antikorupsi dipertaruhkan di sini. ***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s