Opini: Sampah Jakarta di Bantargebang

Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, dan PT Godang Tua Jaya sebaiknya segera duduk bersama menyelesaikan masalah sampah Bantargebang. Saling menyalahkan,  memaki, atau ancam hanya membuat persoalan berlarut-larut. Masih banyak masalah lain yang harus diselesaikan. Pemerintah DKI, misalnya, harus memastikan kesiapan menghadapi musim hujan yang sudah di depan mata. Jika hanya berdebat soal sampah, bisa-bisa hal melawan banjir ini terlupakan.

Salah satu sisi di ruang rumah Ahok.

Kisruh sampah muncul setelah Pemerintah Kota Bekasi, bulan lalu, merazia puluhah truk  pengangkut sampah DKI. Truk-truk dituding tidak melalui jalur yang disepakati, yakni, Jalan Trans Yogi, Cibubur.  Selain itu, truk itu juga mengucurkan air lindi  yang baunya menyengat.  Setiap hari sekitar 200 truk  DKI menumpahkan sedikitnya 6.500 ton sampah di Bantargebang. Lebih separuhnya sampah rumah tangga. Bisa dibayangkan jika sampah sepekan tak terangkut. Warga Jakarta akan ribut, Ibu kota berubah jadi “kota sampah.”

“Perang” dipicu masalah sampah  ini  merembet ke mana-mana. Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaya Purnama,  yang dikenal temperamental, itu langsung menembak balik. Menudin  Godang Tua, yang ditunjuk Pemerintah Kota Bekasi  mengelola sampah, tak becus mengelola sekaligus melanggar kesepakatan. Darah Ahok makin naik setelah DPRD Kota Bekasi berencana memanggil dirinya. Ahok menuduh anggota Dewan menerima suap dari Godang Tua.

Dari sisi perjanjian, baik DKI Jakarta maupun Godong sebenarnya sama-sama wanprestasi. PT Godang, misalnya, tidak membuat pabrik pengolahan sampah, hanya bisa menghasilkan listrik sekitar  3 megawatt dari  target 26 megawatt, dan uang tipping fee (pembayaran tonase sampah) dari DKI tidak dimasukkan ke rekening bersama dengan  PT Navigat Organic Energi Indonesia, perusahaan rekanan gasifikasi sampah. Setiap tahun DKI membayar  tipping fee Rp 375 miliar. Terhadap perjanjian ini DKI tentu bisa menuntut kompensasi,

Sebaliknya  DKI tidak melakukan kewajibannya, antara lain,  tidak membuat infrastruktur  di Bantargebang dan sampah yang dikirim tidak menurun seperti perjanjian, namun justru membengkak. Pemda DKI memang gagal membuat pengelolaan sampah terpadu dalam kota  -Intermediate Treatment Facilities (ITF)-  yang rencananya bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke Bekasi. Kita menyesalkan melesetnya proyek ini.  Mestinya Ahok mengontrol ketat proyek tersebut.

Karena itu, melihat  keduanya sama-sama salah,  tak perlu saling menantang “berkelahi” di Pengadilan. Menyelesaikan masalah  lewat pengadilan hanya membuang  energi, waktu, dan uang. Bisa dibayangkan jika pihak yang kalah tidak menerima kemudian melawan: mengajukan banding,kasasi, dan seterusnya. Karena itu baik PT Godang maupun Ahok sebaiknya tak emosional, tak mengumbar mereka paling benar dalam soal ini.

Langkah terbaik menyelesaikan  perkara sampah ini dengan duduk bersama: berbicara dengan kepala dingin tanpa mata melotot. Semakin cepat pertemuan antara Ahok, Wali Kota Bekasi, dan PT Godang, dilakukan, akan semakin bagus. Pada pertemuan itulah dibahas segala “ganjalan” urusan sampah  masing-masing pihak, dan dicari  solusinya bersama.

Dengan niat semua demi kepentingan publik –bukan untuk kepentingan pribadi-  masalah ini tentu bisa  selesai. ***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s