Wakil Tuhan

Patrialis Akbar tentu tidak akan menjadi pesakitan seandainya ia memahami dirinya “wakil Tuhan.”  Dan  kita melihat, melalui sejumlah kesaksian yang muncul di persidangan, bagaimana sebagai hakim –kedudukan yang mendapat  julukan “wakil Tuhan” itu –    ia  menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, demi kenikmatan pribadi.

 

 

Tanpa predikat  “wakil Tuhan” pun,  posisi seorang hakim tidak  sama dengan penegak hukum lain. Ia pengadil, di tengah,  memiliki tempat lebih tinggi dari siapa pun di ruang sidang.  Pada ujung palunya  diletakkan nasib seseorang.  Dan sebelum palu itu diketuk, dengan segala akal dan hati nuraninya ia telah menimbang  semuanya: hukuman atau kebebasan yang  akan ia ketukkan. Itu sebabnya di ruang sidang ia selalu di panggil “Yang Mulia.”  “Saya selalu salat tahajud, sebelum mengambil putusan apakah orang itu layak dihukum mati atau tidak,” kata seorang hakim senior yang namanya, pada tahun 1990-an, terkenal di Pengadilan Negeri Tangerang karena kerap memvonis mati pengedar narkotika.

Tak mudah tentu saja menjadi  wakil Tuhan –atau “Yang Mulia”-   apalagi  di zaman semua informasi, kebutuhan, keinginan demikian menggoda dan  gampang didapat hanya dengan menyentuhkan ujung jari di gadget.  Mungkin,  ini pula salah satu  “musuh” besar bagi hakim.  Jika ia berhasil mengalahkan musuh itu ia memang  pantas mendapat panggilan “yang mulia,”  sebaliknya,  jika gagal, ia segera berkubang dalam comberan.

Di ruang sidang kesaksian itu membuat siapa pun mengelus dada. Hakim Patrialis Akbar,  karena saat itu ia masih sebagai hakim, menerima suap ratusan juta rupiah; meminta penggugat mempengaruhi hakim lain,  hingga membelikan baju mewah dan mobil untuk perempuan simpanannya.  Tentang menerima suap ia berkukuh menyangkal. Tapi ada yang ia akui:  pergi bermain golf atas fasilitas orang lain. Ia berdalih tak tahu jika fasilitas yang diberikan itu berasal dari pihak  perkaranya tengah ia tangani.

Kode etik hakim tak menyebut hakim dilarang bermain golf. Kode Etik Hakim Konstitusi menekankan hakim mesti menjaga dan menunjukkan sikap independen.  Kode etik itu merujuk pada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 yang menekankan prinsip hakim adalah, antara lain,  independensi  (independence), integritas (integrity), ketakberpihakan (impartiality), kesetaraan (equality), serta kepantasan dan kesopanan.

Di sini muncul pertanyaan, sejauh mana seorang hakim bisa dipercaya mampu menjaga dirinya di lapangan golf? Mampu memegang teguh integritas dan kepantasan seperti digariskan dalam The Bangalore  Principles itu? Pada kasus Patrilias  ia membicarakan kasus yang ditanganinya, termasuk  memberi draf putusan perkara , demikian menurut jaksa,  di lapangan golf kepada mereka yang berperkara.  Lapangan golf – di tengah atau ujungnya –  kita tahu  menjadi tempat sempurna  membicarakan sesuatu yang orang lain terlarang mendengar.

Hakim sesungguhnya hidup dalam dunia sunyi. Dalam kesunyian  ia memiliki waktu lebih banyak untuk berbicara dengan hati nuraninya. Ketika ia memilih atau setuju untuk dipilih menjadi hakim, sesungguhnya ia telah mengambil risiko berat: “mengucilkan” diri dari pergaulan yang selama ini ia jalani. Semakin tinggi jabatannya sebagai hakim, semakin ketat pengucilan itu ia lakukan. “Saya sendiri yang membatasi pergaulan saya, tidak kode etik, karena yang bisa mengawasi saya, adalah saya sendiri,” kata seorang hakim yang, sejauh ini, dikenal  sosok yang bersih.

Baru-baru Mahkamah Agung membuka pendaftaran untuk para calon hakim.  Masih diperlukan sekitar 1.500 hakim untuk mengisi formasi hakim di seluruh pengadilan di Indonesia.  Mereka, para cakim, calon hakim itu, melalui berbagai saringan tes yang ketat sebelum kemudian masuk pusat pendidikan hakim.  Tentu mereka anak-anak pintar yang  dengan baik menguasai diktat-diktat  ilmu hukum karena syarat  lulus seleksi  ada batas indeks prestasi minimal.

Tapi, itu semua tak cukup. Yang paling penting untuk mereka adalah  integritas yang mesti ada atau ditanamkan sejak duduk di ruang pendidikan cakim.  Integritas bahwa menjadi hakim adalah pilihan, bukan karena tiadanya pilihan  lain. Bahwa menjadi hakim adalah memilih  jalan yang jauh dari hiruk pikuk karena di sana hati nurani harus  selalu  diasah. Juga menjadi hakim, apa pun alasannya,  tak akan termaafkan jika menyalahgunakan jabatannya  -sekecil apa pun.  Tanpa  memahami itu semua percuma. Kita hanya menyemai hakim yang kelak  hanya memelihara The Bangalore Principles di bibir  mereka.  (Lestantya R. Baskoro)—Tulisan ini pernah dimuat di Koran Tempo

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s