Pilihan Denny Indrayana

Pakar hukum Denny Indrayana mengambil langkah  tak  populer dalam kasus “suap Meikarta”:  menjadi  pengacara PT Mahkota Sentosa Abadi, anak perusahaan Lippo Group, penggarap proyek  Meikarta. Pilihan Deny,  ahli hukum tata negara yang juga pendiri Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM  sebagai kuasa hukum perusahaan yang diduga menyuap sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi itu segera menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya terjadi pada Denny.

Komisi Pemberantasan Korupsi kini menyidik sembilan tersangka skandal suap  Meikarta ini. Mereka, antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi, dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Para pejabat Bekasi, yang memiliki kekuasaan mengizinkan pembangunan proyek di atas lahan  sekitar 500 hektare itu,  diduga menerima duit dari Meikarta Rp 7 miliar dari total Rp 13 miliar. Duit itu untuk melancarkan perizinan pengembangan Meikarta tahap pertama seluas 84, 6 hektare.

Mulai gencar diiklankan sekitar dua tahun silam, proyek Meikarta ini dengan cepat merebut perhatian publik. Pengumuman dan iklan  yang masif di media cetak dan TV –juga di mal-mal- membuat tergiur banyak orang.  Mereka yang berpenghasilan menengah menyerbu apartemen termurah seharga sekitar Rp 127 juta.  Meikarta dengan gencar mempromosikan keunggulan apartemen dan letak proyek mereka: memiliki fasilitas rumah sakit, sekolah, mall, tempat hiburan,  akses jalan tol, juga transportasi kereta. Wajah “kota baru” yang menggiurkan kelas menengah ibu kota.

Pembangunan Meikarta dan iklan yang  masif  sebenarnya sudah mendapat kritik sejumlah pihak. Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Deddy Mizwar mempertanyakan izin Meikarta. Para pengamat media, cemas melihat media mainstream –yang mendapat gelontoran iklan Meikarta berhalaman-halaman-  yang dinilai tidak kritis melihat pembangunan mega proyek yang sebenarnya dari sisi jurnalistik menarik untuk diamati dan ditulis: dari soal perizinan, analisa mengenai dampak lingkungan (dokumen Amdal), atau  ganti rugi tanah warga. Baru kemudian kita tahu, pembayaran iklan itu pun, kemudian, seret. Bahkan  berujung pada gugatan kepada Meikarta.

Sampai kemudian tentang Meikarta ini meledak. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pejabat Kabupaten Bekasi. Dan, kini masyarakat, para golongan menengah  yang terlanjur membeli apartemen itu, mulai cemas: apakah apartemen mereka akan jadi dan bisa ditempati pada 2019 seperti janji Meikarta.

Kasus suap Meikarta jelas akan bercabang ke mana-mana. Dalam kejahatan penyuapan, apalagi menyangkut uang suap tambun miliaran rupiah, tak masuk akal uang itu milik pribadi para penyuap. KPK mesti mencari intelectual dader, otak pelaku  kejahatan, yang bahkan bisa masuk ranah “kejahatan korporat” ini.

Bahwa Denny menyatakan ia menjadi kuasa hukum PT Mahkota  -bukan kuasa para tersangka- dan akan meminta perusahaan tersebut kooperatif terhadap KPK dan ia tetap melaksanakan tugasnya dalam “koridor integritas moral antikorupsi” –sebuah pernyataan yang agak aneh- kita hormati.  Kendati, bisa saja kita  bertanya, apakah sebagai kuasa hukum, ia juga tak akan diminta pendapat hukumnya atas kasus yang menimpa Billy Sindoro, misalnya? Dalam konteks “membantu KPK” kita bisa juga bertanya, apakah Denny juga akan membongkar dan menelusuri siapa saja yang terlibat  –dari perusahaan yang dibelanya-  penyuapan ini dan memberi informasi ke KPK?

Jika banyak orang mempertanyakan sikap  dan pilihan Denny menjadi kuasa hukum Meikarta, itu karena  publik selama ini sangat mengenal Denny yang keras terhadap praktik korupsi. Publik masih ingat bagaimana ia, saat menjadi Wakil Menteri Hukum,  sidak ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan, membongkar praktik korupsi di sana atau pernyataannya yang keras mengenai para pengacara yang membela koruptor.

Denny, yang pada Oktober 2011 diangkat Presiden  SBY menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengaku ia menjadi kuasa hukum Meikarta karena diminta oleh “orang yang sangat ia hormati.” Denny  tak mengungkap siapa. Tapi, mudah-mudahan penunjukan itu benar-benar tak menjadikan masalah untuk dirinya  -juga nuraninya. Jika itu terjadi, alangkah malangnya.

Tapi, tetap masih ada waktu bagi Denny berpikir ulang. (Lestantya R. Baskoro)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s