Ketika DPR Menolak Calon Hakim Agung

SIKAP DPR yang menolak semua calon hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial menunjukkan kesewenang-wenangan lembaga itu. Kondisi demikian tidak boleh diteruskan, karena jika tidak, akan berulang. Tentu pada akhirnya yang rugi  publik –para pencari keadilan.

DPR  menyatakan empat calon hakim agung yang disodorkan Komisi Yudisial tak satu pun yang layak menjadi hakim agung.  Sesuai undang-undang, KY adalah lembaga yang diberi amanat menyeleksi para calon hakim agung untuk mengisi kursi hakim agung yang kosong di Mahkamah Agung.

Para calon hakim yang mendaftar jelas  tidak sembarangan. Menurut aturan, mereka, dari lingkungan pengadilan,  mesti mendapat rekomendasi Mahkamah Agung. Para hakim ini, selain memiliki rekam jejak panjang sebagai hakim, juga mesti memiliki integritas dan, yang pasti, pengetahuan tak diragukan tentang  ilmu hukum. Mereka akan menempati “kamar pidana,” kamar perdata” dll di Mahkamah Agung. Mahkamah menyatakan sampai kini mereka masih kekurangan hakim agung, khususnya yang menangani kasus pajak.

Komisi Yudisial selama berbulan-bulan mencari dan menyeleksi para calon hakim agung itu. Mereka tidak hanya melewati saringan ujian tertulis dan wawancara, juga kesehatan. Di luar itu, panitia seleksi juga mengirim tim, menelisik jejak rekam para calon. Negara mengeluarkan biaya besar demi mencari para “wakil Tuhan,” penjaga benteng terakhir peradilan. Dari sini KY kemudian memutuskan empat calon hakim itu, yakni Ridwan Mansyur dan Matheus Samiaji untuk kamar perdata,  Cholidul Azhar untuk kamar agama, serta  Sartono untuk kamar TUN.  Selama dua hari, mulai 20 Mei mereka menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Selama in kita tidak pernah mendengar KY melakukan kongkalikong dalam menjalankan tugasnya. Lembaga ini, sejak lahir, sangat serius dalam menjalankan tugasnya.  Ketegasan dan kelurusan komisionernya itu yang justru kerap menimbulkan  friksi dengan lembaga lain. Tapi, kita tetap mencatat, sebagai lembaga yang lahir dalam semangat reformasi, lembaga ini, hingga kini, masih tetap berada di relnya  -seperti halnya “saudaranya,” KPK.

Justru DPR lah yang terkesan bersikap apriori atas pilihan Komisi Yudisial.  Terhadap empat calon hakim itu, misalnya, DPR menyatakan mereka tidak memenuhi syarat layaknya seorang hakim agung  -kendati sebelumnya ada satu dua fraksi yang sepakat ada calon memenuhi syarat.

DPR memang diberi hak UU  memilih calon hakim. Tapi, tidak semestinya DPR menolak begitu saja. Kita tahu, dalam sejumlah seleksi di DPR, pertanyaan para wakil rakyat itu pun bisa  acap “tak bermutu.”  Juga bukan rahasia  jika sebagian anggota Komisi Hukum, yang menyeleksi para calon hakim itu, berlatar belakang belakang advokat –sesuatu yang sebenarnya bisa masuk ranah conflict of interest. Sebagai lembaga politik tentu tak bisa dinafikan pemilihan ini pun sulit tidak menghindari kepentingan politik.

Kesalahan dari semua ini adalah karena DPR dilibatkan untuk memilih hakim agung yang sesungguhnya telah dipilih lembaga atau tim  kredibel. Ini juga terjadi dalam pemilihan sejumlah anggota komisi/lembaga lain. Mereka yang sudah terpilih, gagal –atau digagalkan- di DPR.

DPR menciptakan UU yang membuat lembaga ini banyak  campur tangan dalam pemilihan anggota lembaga penting kita –termasuk KPK.  Padahal, mereka ini telah melalui pansel yang berisi orang-orang pilihan  -yang tak diragukan integritasnya.

Pasang iklan di Majalah Tempo: Cara pasag iklan di Majalah Tempo, efektif dan efisien

Hakim Agung semestinya bebas dari kepentingan apa pun. Karena itu seharusnya pemilihan hakim agung bersih dari campur tangan lembaga politik  -bersih dari lobi-lobi yang bisa mengikis atau menciderai integritas para hakim.  Karena itu, saatnya UU yang mengatur pemilihan hakim agung diamandemen. Peran DPR disingkirkan. Di sini yang terpenting bagaimana membentuk  pansel –panitia seleksi-  di tingkat Komisi Yudisial yang terdiri dari orang-orang yang krebilitas dan integritasnya  di bidang hukum tak diragukan. Mereka bisa terdiri dari mantan hakim agung, mantan pimpinan KPK, atau juga akademisi. Figur-figur yang tak diragukan kepakaran dan integritasnya oleh publik. (Lestantya R. Baskoro).

Baca: Mahkamah Agung dan Pollycarpus

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s