Uji Kompetensi Wartawan (UKW) LPDS  Bersama Humas Kota Bekasi

Awal Agustus lalu, bersama sejumlah penguji LPDS (Lembaga Pers Dr. Soetomo)  kami menguji sekitar  28-an wartawan Bekasi. Humas Kota Bekasi yang memfasilitasi acara ini. Acara selama tiga hari tersebut –dari jam 09.00 hingga sekitar pukul 19.00- berjalan lancar. Para peserta, sesuai aturan dan komitmen, datang tepat waktu. Mengikuti rangkaian acara yang  padat.

Bersama Ibu Sekwilda Kota Bekasi, Dr. Reny Hendrawati, MM yang membuka acara UKW

Sebelum di Bekasi, sekitar sepekan sebelumnya, kami juga menguji sekitar 50 wartawan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau,  Juga selama tiga hari, di pinggiran kota Rengat yang berjarak, jika naik mobil, lima jam perjalanan  dari Pekanbaru. Di sini, yang meminta kami  menguji para wartawan itu –sejumlah diantaranya anggota PWI Riau–   adalah Dinas Kominfo.

LPDS merupakan salah satu lembaga yang mendapat mandat dari Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi wartawan atau UKW.  Ada lembaga lain yang juga mendapat mandat serupa, antara lain, PWI, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), Tempo, Kompas, dan beberapa universitas, seperti Universitas Moestopo (Jakarta) dan IISIP (Jakarta).

Cerita tentang Lembaga Pers Dr. Soetomo: Sebuah Ruang di LPDS

Para peserta UKW

Adapun LPDS, lembaga yang dibentuk oleh sejumah tokoh pers Indonesia, antara lain, Jacob Oetama, Djafar H. Assegaff, dan Zulharmans adalah lembaga yang pertamakali menyelenggarakan UKW. Para pengajar, para pakar jurnalistik LPDS, menyusun modul UKW yang kemudian, selain dipakai sendiri, juga di-share ke lembaga uji lain. Tentu saja bahan uji UKW itu berkembang terus. Disesuaikan dengan perkembangan jurnalisme dan tuntutan kerja wartawan.

Cara Menulis Opini: Cara Menulis Opini yang Baik dan Cepat

Agak berbeda dengan lembaga uji lain, LPDS dalam menyelenggarakan UKW rata-rata berlangsung selama tiga hari. Hari pertama para peserta diberi pengetahuan tentang ilmu jurnalistik, media digital, investigasi reporting,  hingga hukum pers. Sebagai “bonus,” LPDS  juga memberi bantuan hukum  cuma-cuma kepada para peserta UKW yang diselenggarakan LPDS jika mereka terkena perkara berkaitan dengan masalah pemberitaan.  Direktur Eksekutif LPDS sekarang, Hendrayana  -ia menggantikan Priyambodo “Mas Bob” yang sebelumnya, selama sekitar sepuluh tahun memimpin LPDS- adalah mantan direktur LBH Pers. “Tapi, kalau masalah kriminal ya tidak kami bantu dong, justru kami serahkan ke polisi,” ujar Hendrayana yang –biasanya setelah mengucapkan kalimat seperti itu- disambut gelak tawa peserta UKW.

Priyambodo “Mas Bob” di depan peserta UKW

Walau di hari pertama para  peserta mendapat  pengetahuan tentang kejurnalistikan, saya, dan juga teman-teman penguji, yakin itu masih kurang. Sehari adalah jauh dari cukup untuk  berbagi ilmu dan pengalaman tentang jurnalistik. Itu sebabnya, biasanya, jika menguji para wartawan,  saya memberikan mereka hal-hal lain seputar jurnalistlik yang tidak didapat secara detail di hari pertama. Misalnya, bagaimana membuat lead dan judul memikat, bagaimana menciptakan outline tulisan,  bagaimana mengakhiri sebuah feature yang baik, bagaimana membuat kutipan menarik, atau, ini paling sering, bagaimana menyiasati sebuah tulisan agar tidak berujung pada  gugatan. Kadang-kadang saya juga menghadiahkan buku jurnalistik karya saya kepada sejumlah wartawan yang saya uji  -untuk menambah pengetahuan- juga oleh-oleh jika kembali ke kotanya.

Buku yang acap saya berikan ke peserta UKW

 

Bersama teman Tempo, Rustam Mandayun (kiri) dan Elik Susanto (tengah), yang magang sebagai penguji.

Berbeda dengan UKW sebelumnya, mulai 2019 ini, mata uji Kode Etik menjadi bagian ujian yang berdiri sendiri. Jika menginjak mata uji ini –biasanya hari terakhir-  sehari sebelumnya saya meminta para wartawan  membaca berulang-ulang UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. “Minimal masing-masing dibaca tiga kali. Kalau tidak paham ya sulit lulus,”  kata saya, agak mengancam. Saat di Tempo, saya pernah menjabat Kepala Biro Pendidikan Tempo dan kini di  Fakultas Komunikasi sebuah universitas di Jakarta, saya memegang mata kuliah  Hukum Pers dan Kode Etik serta Investigasi Reporting, “jabatan-jabatan” yang membuat saya harus benar-benar memahami dua dasar panduan kerja wartawan Indonesia itu. Bagi saya,  hal pertama yang harus dipahami wartawan adalah mengerti  tentang kode etik.

Cara Menulis Feature: Teknik Menulis Feature Memikat dan Efektif

Dan, faktanya, memang ada wartawan, yang diuji itu, tidak paham  -atau bahkan belum pernah sama sekali–  membaca UU tentang Pers dan Kode  Etik Jurnalistik.  Keterlaluan memang. Bagaimana mungkin ada wartawan yang tidak pernah membaca kode etik profesinya? UU yang mengatur pekerjaannya? Padahal, kode etik (dari bahasa Yunani, ethos, artinya akhlak, cara berpikir, watak ) adalah panduan sekaligus sebagai pertanggungjawaban  wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi adalah cerminan kemuliaan  sebuah profesi. Jika Anda melanggar kode etik profesi Anda, maka Anda sudah merendahkan profesi Anda  –dan diri Anda sendiri. Karena menjaga kemuliaan profesi itulah, maka,  isi kode etik hanyalah berisi kewajiban anggotanya,  bukan  hak. Kode etik itu mengatur moral anggotanya. Dan mesti dipatuhi.  Jadi, sesungguhnya, “penjaga” terdekat pelaksanaan kode etik adalah diri orang itu sendiri.

Jika Kode Etik Jurnalistik yang berisi 11 pasal itu melarang wartawan membuat berita bohong atau fitnah (Pasal 4)  dan wartawan membuat berita bohong,  maka ia telah  melanggar kode etik. Jika ada wartawan membuat berita keliru, tidak akurat dan dia menyadarinya tapi  tidak segera mencabut dan meralatnya (Pasal 10),  maka ia sudah mengkhianati profesinya sendiri. Sebuah organisasi profesi yang memiliki tujuan mulia, tujuan yang benar, tujuan untuk kepentingan publik,  pasti memiliki kode etik.  Tidak ada kode etik yang isinya buruk.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diamanatkan Dewan Pers memiliki tujuan untuk “memuliakan” wartawan. Kita tahu, lahirnya reformasi yang meruntuhkan Orde Baru, selain melahirkan kebebasan pers (dengan lahirnya UU No.40/1999 tentang Pers dan dihapusnya sejumlah peraturan yang mengancam kebebasan pers, seperti  persyaratan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), pada akhirnya juga melahirkan ratusan media baru.

Kebebasan  ini, yang ditegaskan melalui Konstitusi dan UU HAM melalui frasa, ”Setiap orang  berhak mencari, memperoleh,  mengolah dan menyampaikan informasi…”   memunculkan dampak lain: munculnya sejumlah media dan wartawan yang acap jauh dari sikap profesional.  Mereka membuat media, mewawancarai narasumber, mengejar narasumber dengan hanya tujuan tertentu, seperti, meminta uang. Berita-berita yang dibuat kadang  tanpa konfirmasi, memojokkan, bahkan dinilai fitnah. Pers sudah kebablasan, demikian kata sejumlah orang –termasuk anggota DPR.

Para pembonceng –penumpang gelap- kebebasan pers  tidak hanya meresahkan Dewan Pers –lembaga yang  berdiri atas perintah UU tentang Pers dan bertugas  antara lain melindungi kebebasan pers dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik– tapi, terutama, tentu saja, publik, masyarakat. Para wartawan abal-abal, istilah “abal-abal” ini diberikan almarhum tokoh pers, Leo Batubara, tidak hanya menjalankan aksinya di kota, juga di desa-desa. Tak hanya mendatangi kepala dinas, juga kepala sekolah.

Pernah suatu ketika, seorang kepala sekolah di Bogor (ia pernah mendapat predikat kepala sekolah teladan se-Indonesia) mengeluh kerap didatangi wartawan yang tanya “ini-itu” –terutama dana BOS-  yang ujungnya meminta uang transport. “Sendirian?” saya bertanya. “Tidak, selalu lebih dari satu,” kata kepala sekolah tersebut. Saya, yang waktu itu baru saja ditunjuk anggota Komite Sekolah di SD  itu, sempat beberapa hari duduk-duduk di ruang kepala sekolah untuk menunggu “rekan-rekan pers” ini. Tapi, entah mungkin sudah tahu, “insan pers” ini tak pernah muncul.

***

Sesuai namanya yang memiliki embel-embel “kompetensi,”  uji kompetensi wartawan adalah untuk mengukur apakah seorang wartawan telah memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya atau tidak. Kompetensi ini meliputi tiga jenjang: wartawan muda, madya, utama. Tapi, apa pun tingkat kompetensinya, para wartawan  harus paham tentang UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers akan mengeluarkan kartu bagi wartawan yang telah  “lulus” UKW dan dinyatakan kompeten.

Tujuan adanya standar kompetensi wartawan  adalah (1)  Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan (2)  Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual (3) Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers (4) Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers (5) Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. (Peraturan Dewan Pers No.01/Peraturan-DP/X/2018).

Mereka yang bisa mengikuti uji kompetensi adalah wartawan yang medianya terdaftar  di Dewan Pers. UU Pers sendiri mensyaratkan perusahaan pers adalah berbadan hukum.  Syarat ini tepat.  Perusahaan pers harus terbuka dan mengumumkan alamatnya ke publik. Tidak bisa media dengan bebas memberitakan “ini-itu” sementara mereka menyembunyikan alamat/kantor mereka. Ini sama saja dengan “lempar batu sembunyi jari.”

Bentuk badan hukum selain menandakan profesionalitas  -juga keseriusan- menjalankan usaha, juga untuk melindungi pekerjanya (wartawan, staf administrasi dll).  Undang-Undang Pers juga memberi wewenang Dewan Pers melakukan pendataan media. Tujuannya tentu saja untuk menumbuhkan kehidupan pers Indonesia yang sehat.  Mereka yang ikut uji kompetensi  juga disyaratkan wartawan aktif. Bukan anggota partai politik, anggota DPR, humas Pemda, atau anggota TNI.

***

UJI Kompetensi Wartawan yang  berlangsung di Bekasi difasilitasi Humas Kota Bekasi. Uji Kompetensi  diselenggarakan di Ruang Nonon Soentani  di Gedung 10 (konon namanya begini karena gedung ini bertingkat 10) kompleks Wali Kota,  yang luas, resik, dan nyaman. Acara dibuka oleh Sekwilda Kota Bekasi,  Dr. Reny Hendrawati, MM.

Saya tidak tahu kenapa Humas Kota Bekasi memilih LPDS untuk menyelenggarakan UKW.  Ini sama seperti sejumlah kantor media lain, Grup Detik, Harian Jakarta Post, atau Indosport.com, yang memilih LPDS untuk menguji kompetensi wartawan mereka. Atau juga sejumlah lembaga pemerintah daerah, Humas Kabupaten Tamianglayang (Aceh) atau  Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu, yang meminta LPDS melakukan UKW untuk wartawan di daerah mereka. Saya tidak tahu kenapa, tapi tentu ada alasannya.  Mereka tentu telah mencari informasi dan memiliki sejumlah referensi sehingga meminta LPDS  untuk menguji para wartawan.

Wakil Wali Kota Bekasi, sebagai narasumber, dalam UKW

UKW yang berlangsung di Bekasi itu berjalan seru. Wakil  Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang “menjenguk” acara ini, kehadirannya langsung dimanfaatkan untuk “bahan” mata uji “meliput konferensi pers.”  Karena yang  bicara orang nomor dua di Bekasi dan yang disampaikan fakta, hasil mata uji ini,  oleh sejumlah wartawan,  langsung diberitakan di media mereka. Sebelumnya kepada peserta, LPDS membagikan tas punggung berisi, antara lain Buku Pedoman  UKW dan Buku Saku Wartawan.

SAYA  sendiri, dalam acara itu, menguji lima wartawan Bekasi, dari media cetak dan online. Kesempatan menguji berhadapan-hadapan, memeriksa tulisan mereka, mengetes sejauh mana pemahaman mereka tentang kode etik, selalu saya manfaatkan untuk membagikan pengalaman saya selama menjadi wartawan. Pengalaman yang mungkin penting untuk mereka ketahui. Termasuk teknik-teknik jika, misalnya, masuk dan mencari narasumber di penjara atau menghadapi interogasi aparat hukum jika  berita kita menjadi masalah.

Saya senang jika mereka banyak bertanya.

“Sampai kapan hak tolak dipegang wartawan?” tanya saya di depan lima wartawan itu tentang Hak Tolak yang diatur dalam UU Pers, hak seorang wartawan menjaga kerahasiaan identitas narasumbernya.

“Sampai polisi. Jika polisi bertanya, kita wajib memberitahu,” jawab seorang wartawan, yakin.

“Bukan. Sampai pengadilan.  Jika hakim bertanya, kita harus buka, menyebutkan sumbernya, ” ujar yang lain, diamini peserta yang lain juga.

“Tidak,” kata saya. “Wartawan harus merahasiakannya. Bahkan sampai pengadilan. Bahkan jika akibat itu ia masuk penjara,” kata saya. “Itu-lah wartawan.  Kerja wartawan tidak bisa main-main.  Kepercayaan narasumber kepada kita lahir karena kita memegang teguh kode etik profesi kita…”

UKW itu ditutup pada petang hari setelah para peserta menyelesaikan mata uji, antara lain, Editing, Jejaring (menelpon narasumber di depan penguji),  dan Kode Etik. Acara  penutupan cukup meriah. Didahului komentar penguji dan peserta atas acara UKW itu, pidato penutupan acara oleh Ibu Sekwilda, Reny Hendrawati, serta yel-yel yang intinya semangat membangun Bekasi, dan tentu saja foto tak henti-henti di sana-sini.

Sudah lama saya tidak ke Bekasi. Kota ini sudah menjelma menjadi metropolitan. Dari tempat hotel saya menginap, di malam hari, gemerlap lampu  Bekasi Mall, berpendar, menerangi malam, bersaing dengan lampu-lampu billboard raksasa yang hidup hingga subuh. (Lestantya R. Baskoro).

Mau pasang  Iklan di Majalah Tempo dan Koran Tempo?: Klik Ini, Cara Memasang Iklan di Majalah Tempo

Foto-foto: LR Baskoro dan Didiek (LPDS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s