Jaksa Agung Janji Jokowi

Oleh: Lestantya R. Baskoro

JANJI Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengangkat jaksa agung dalam kabinet barunya mendatang bukan dari partai politik, walau terlambat, tetap harus kita sambut gembira. Bagaimana pun ini kesempatan terakhir Jokowi memperbaiki kinerja penegakan hukum yang selama pemerintahannya bisa disebut “jalan di tempat”.

Selama ini Jaksa Agung M. Prasetyo menjadi sorotan karena dinilai tidak menunjukkan prestasi dalam memimpin lembaganya. Sejumlah lembaga antikorupsi, antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), bahkan berkali-kali menunjuk dan mendesak Presiden mengganti Jaksa Agung. Setiap isu reshuffle kabinet, posisi Jaksa Agung menjadi sorotan dan dinilai salah satu yang harus “dicoret”. Tapi, presiden rupanya tutup telinga atas usul ini.

Jika publik berharap ada pergantian, itu karena kinerja kejaksaan yang dianggap -lagi-lagi- jauh tertinggal dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan, dengan sumber daya SDM yang besar -yang diharapkan galak dan tajam dalam mengusut kasus korupsi- ternyata tumpul. Publik tetap melihat ternyata KPK-lah yang memang pantas diharapkan sebagai lembaga pemberantas korupsi. Publik tak melihat ada kasus-kasus korupsi kakap yang dibongkar kejaksaan.

Sebagai jaksa agung berlatar belakang dari Partai NasDem, penunjukan Prasetyo sebagai jaksa agung tentu tak lepas dari “balas budi” Jokowi atas dukungan NasDem yang mengantarnya ke kursi Presiden pada 2014. Ini hal wajar dalam penyusunan sebuah kabinet di mana Presiden “membagi-bagi kursi menteri” untuk partai pendukung -kendati sebenarnya tak aturan baku dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Hal sama dilakukan Jokowi untuk kursi Menteri Kehakiman dan HAM yang diberikan kepada PDIP yang kemudian menunjuk Yasonna Laoly mendudukinya.

Seperti Jaksa Agung, kinerja Menteri Kehakiman dan HAM pun terbilang tak moncer. Publik melihat, misalnya, sejumlah narapidana kasus korupsi kakap, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehakiman, ternyata bisa keluar penjara dan jalan-jalan di ruang publik. Yasonna juga gagal mengawasi sel para terpidana korupsi yang ternyata memiliki fasilitas yang terbilang mewah untuk ukuran penjara –yang tentu itu dibangun dengan menyuap kepala penjara dan sipir.

Untuk Kejaksaan yang paling “mengerikan” adalah isu ditekannya sejumlah kepala daerah yang bermasalah untuk pindah menjadi kader Partai NasDem jika mereka tak ingin menjadi tersangka. Penekanan, yang ujung dari semua ini adalah “menjadi sumber pendanaan parpol”, memang dibantah kejaksaan. Namun, isu ini sudah meluas, apalagi memang terdapat sejumlah kepala daerah yang pindah ke Partai NasDem.

Kisah pengacara menyabet hakim: Setelah Sabuk Pengacara Tomy Winata Menghajar Hakim

Selama hampir lima tahun kecurigaan yang tentu saja merugikan kejaksaan, dan Presiden Jokowi, tak teratasi. Padahal, sudah demikian banyak masukan untuk presiden. Publik melihat Presiden seperti “tersandera” NasDem, tersandera Surya Paloh, bos besar NasDem yang memang harus diakui, bersama Metro TV-nya, berjasa memenangkan Jokowi pada pemilihan presiden lima tahun silam.

Pernyataan Presiden pekan lalu di Istana Negara bahwa “jaksa agung pasti bukan dari parpol”, sesungguhnya menyiratkan Jokowi mengerti bahwa jaksa agung berlatar belakang parpol -seperti sekarang ini- tidak elok. Artinya, bermasalah, membawa masalah.

Undang-Undang Kejaksaan –UU No. 16/2004- tidak mengatur jaksa agung harus berasal dari internal kejaksaan –atau pernah menjadi jaksa. Sama seperti menteri kehakiman, pemilihan jaksa agung tak melewati DPR, melalui persetujuan “para wakil rakyat terhormat”, yang dalam hal ini, lazimnya partai politik, kerap memiliki agenda kepentingan tersendiri. Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih jaksa agung dan menteri kehakiman. Yang diperlukan presiden: membuka telinga dan mata lebar-lebar untuk mendapat dan mencari masukan, siapa paling tepat menduduki dua jabatan itu.

Kita berharap Presiden Jokowi memilih jaksa agung yang tepat untuk “kabinet jilid II” –nya lima tahun mendatang. Jaksa agung yang benar-benar diharapkan publik, jaksa agung yang tak mementingkan apa pun kecuali penegakan hukum dan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih. Bukan jaksa agung yang melindungi bawahannya, saudaranya, anaknya, dan seterusnya. Untuk figur jaksa agung demikian, yang diperlukan hanya dua: memiliki integritas dan keberanian. Figur semacam ini, pasti ada di antara anak bangsa ini.

Presiden Jokowi harus memilih jaksa agung yang memiliki dua syarat itu. Jika tidak, maka, kelak ia akan dikenang sebagai presiden yang sukses dalam membangun infrastuktur tapi tidak dalam penegakan hukum.(***)

*Tulisan ini sudah dimuat di Tagar. id: https://tagar.id/jaksa-agung-janji-jokowi

 

Cara beriklan di Majalah Tempo:Cara Pasang Iklan di Majalah Tempo, efektif, murah

Cara beriklan di kereta commuterline: Cara pasang iklan cepat efisien di kereta commuterline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s