Gugatan Bocor Halus dalam Jurnalistik

Bocor halus. Demikian, dulu, saya sering mengucapkannya kepada sejumlah wartawan Tempo dan dalam rapat-rapat Ombudsman Tempo perihal sebuah tulisan yang memiliki kesalahan demikian kecil  –demikian “halus” dan nyaris tak terasa- tapi berpotensi mengundang gugatan.

Tulisan “bocor halus” bisa jadi “lewat,” tak dipahami  penulisnya. Bisa jadi juga kemudian  tak disadari  redakturnya, redaktur pelaksana, bahkan mungkin redaktur eksekutif, atau juga pemimpin redaksi.

Bocor halus tidak hanya berupa masalah kelengkapan konfirmasi, tapi juga diksi, pilihan kata, yang mungkin dianggap biasa, tapi, dari sisi hukum pers atau kode etik jurnalistik adalah sebuah pelanggaran.

Ini pula yang pada 11 dan 12 Desember lalu saya  terangkan  kepada sekitar 25 wartawan, terbagi dalam dua sesi, di Skyroom Kedutaan Belanda  -sebuah ruang rapat di lantai 3 kedutaan tersebut. Saya mendapat bagian mengampu sesi berjudul, “Bagaimana media menghindari jerat-jerat gugatan.”  Pesertanya tingkat redaktur ke atas , sebagian besar pemimpin redaksi, dari media daerah dan Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari peringatan  Hari HAM yang diselenggarakan atas kerja sama AJI (Aliansi Jurnalis Independen), LPDS (Lembaga Pers Dr. Soetomo),  Kedutaan Besar Belanda, Kedutaan Besar Inggris, dan beberapa organisasi lain. Dalam kesempatan itu sempat juga saya berikan novel karya saya, Rumah di Atas Kahayan kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia Mr. Lambert Grijns.  “Tahun depan saya mau ke Palangkaraya,” ujarnya saat saya katakan novel itu bercerita  tentang kota Palangkaraya, Budaya Dayak, serta hal-hal berkaitan dengan pluralisme dan keragaman.

Duta Besar Belanda Mr. Lambert menerima novel saya, Rumah di Atas Kahayan, novel tentang kota Palangkaraya, Dayak, dan pluralisme.

 

Tentang LPDS, lembaga pendidikan pers yang dilahirkan para tokoh pers Indonesia, baca: Cerita tentang sebuah ruang di LPDS

 

Kami, LPDS, mendapat jatah dua hari membuat  workshop untuk para wartawan dengan menitikberatkan pada “hukum dan jurnalisme.”

Pers Indonesia, kendati memiliki UU Pers yang menjamin kebebasan Pers  (UU No. 40/1999) tidak berarti bebas dari gugatan. Pers Indonesia masih bisa digugat baik secara pidana maupun perdata. Kepada peserta saya tegaskan, tak ada satu aturan pun yang melarang orang untuk memperkarakan sebuah media kendati sengketanya dengan sebuah media telah diputus oleh Dewan Pers.

 

Saya memberi contoh yang baru saja terjadi. Tulisan investigasi Tempo tentang Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Walau Amran telah mengadu ke Dewan Pers, dan Dewan Pers memutuskan Tempo mesti memuat hak jawab Amran, toh Amran tetap membawa kasus ini ke pengadilan. Amran menggugat Tempo Rp 100 miliar.

Edisi Tempo yang dipersoalkan Amran Sulaiman

Edisi Majalah Tempo yang dipersoalkan Amran Sulaiman

 

Dasar gugatannya adalah pasal-pasal dalam, antara lain, KUHP.

Beberapa pasal yang biasa dipakai menjerat wartawan antara lain:

Pasal 310 KUHP ayat 1: “Barang siapa sengaja  menyerang kehormatan atau nama baik seseorang  dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya  terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena  pencemaran dengan pidana penjara paling lama  sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat  ribu lima ratus rupiah.“

Pasal 310 KUHP ayat 2 “ Jika hal itu dilakukan  dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,  maka diancam karena pencemaran tertulis  dengan pidana penjara paling lama satu tahun  empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Hanya ada kekecualian dalam hal ini jika:

Pasal 310 ayat 3: Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena  terpaksa untuk membela diri

***

Kembali ke “bocor halus,” maka di sini  yang diperlukan kepekaan dalam menulis sebuah  tulisan. Kadang seorang wartawan demikian asyik dan yakin bahwa semua bahan tulisannya lengkap, sehingga ia lupa bahwa pilihan diksi atau konfirmasinya ada yang tak lengkap. Pada “tingkat atas,” seorang redaktur juga tak sadar bahwa tulisan reporter yang terlihat bagus dan “dahsyat” itu ternyata mengandung opini yang bisa berujung gugatan.

 

Peserta Workshop

Kepada peserta saya contohkan “bocor halus” yang terjadi pada laporan utama Tempo yang berkisah tentang skandal yang dilakukan pengusaha gula dari Lampung. Dari sisi isi tulisan, ini menarik  -khas “laput” Tempo.  Tempo mengungkap dengan detail dan melakukan konfirmasi-konfirmasi terhadap semua hal yang terjadi dan dituduhkan pada sang raja gula. Tapi, sebuah kecelakaan terjadi, majalah ini menulis sebuah kalimat, “Jurus berkelit menghindari utang dengan menggunakan data keimigrasian ternyata bukan sekali dipakai…..dan seterusnya. Tanpa keterangan apa pun (siapa sumbernya atau kutipan siapa).  Ini sebuah opini. Tanpa penjelasan apa pun di belakangnya, kapan itu terjadi, apa bukti dan faktanya.  Itu sebuah kekurangan. Itu bocor halus. Lolos dari pemeriksaan berlapis-lapis.   Saya ingat, rapat Ombudsman — di sini saya pernah menjadi ketua pelaksana harian–   saat itu juga menyatakan tulisan ini keliru. Sebuah kelalaian, dan Tempo tergelincir. Sebenarnya, jika saja itu ditekankan berupa kutipan, karena itu berasal dari narasumber, maka selamatlah Tempo.

Bocor halus. Dan pengacara lihai itu berhasil menemukan celah kesalahan Tempo. Sebuah pelajaran penting untuk jajaran redaksi juga para jurnalis –siapa pun. Level apa pun: reporter atau pemred.

Bocor halus bisa saja terjadi, misalnya, seorang penulis berita menyebut lima orang menerima suap dan tapi yang diminta konfirmasi hanya empat. Menganggap empat itu sudah cukup karena “satu komplotan.”  Penulis menilai itu sudah lengkap –padahal sesungguhnya sebuah kesalahan. Lubang bocor halus siap membawa sang penulis  kepada gugatan.

Maka kepada peserta saya tekankan, “musuh” pers kini bukan preman, tapi pengacara lihai dan pintar yang menemukan bocor halus itu. Perangkat hukum bernama KUHP, KUH Perdata, atau UU ITE bisa digunakan mereka untuk memperkarakan sebuah media ke meja hukum. Dan tentu hal membanggakan bagi  mereka bisa “mengalahkan” sebuah media –apalagi media ternama – di Dewan Pers atau pengadilan. []

Cara menulis opini yang baik dan cepat: Teknik dan cara menulis opini yang baik

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s