KPU dan Aturan Larangan Mantan Koruptor Menjadi Anggota Legislatif

JIKA  kita menginginkan negeri ini menuju negeri yang bersih, bebas KKN, seharusnya hal-hal terkecil apa pun yang berpotensi untuk menyemai bibit korupsi diberantas. Apa pun yang berbau korupsi semestinya tidak diberi tempat agar menjadi cermin masyarakat dan pijakan bangsa ini melangkah. Dalam kaitan inilah seharusnya, siapa pun yang ingin korupsi bebas dari negeri ini, mendukung…

KPK dan Vonis Pengadilan Tinggi untuk Justice Collaborator

Komisi Pemberantasan Korupsi memang seharusnya melakukan kasasi atas vonis  11 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI terhadap Andi Agustinus, tersangka korupsi kasus KTP elektronik yang sebelumnya divonis delapan tahun oleh pengadilan tingkat pertama. Sebagai justice collaborator hukuman lebih berat dari Pengadilan Negeri dan lebih berat dari tuntutan jaksa  jelas seperti meniadakan makna status justice collaborator.…

Setelah Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara

Tuntutan enam belas tahun hukuman pidana terhadap Setya Novanto  bisa disebut  “lunak.” Dengan serangkaian kejahatan yang dilakukan, melihat posisinya di DPR, serta yang dilakukannya untuk menghindari jerat hukum pasca penetapannya sebagai tersangka, mestinya jaksa menuntut  Setya  hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahkan memberi ruang bagi jaksa menuntut pelaku korupsi hingga hukuman mati. Kamis…

Lubang Korupsi di MoU Kementerian Dalam Negeri, Polisi, Kejaksaan

  Tjahjo Kumolo di KPK. Tempo/Tony Hartawan Kementerian  Dalam Negeri mestinya tidak perlu membuat kesepakatan dengan  Kepolisian dan  Kejaksaan Agung perihal  laporan dugaan korupsi oleh birokrat. Nota kesepahaman tiga lembaga ini membuat keinginan negeri ini bebas dari korupsi menjadi jauh lagi. Presiden Joko Widodo perlu menegur bawahannya karena nota ini jusru berpotensi menyuburkan korupsi. Kesepahaman…

Opini: Setelah Mahkamah Konstitusi Menyatakan KPK Bagian Eksekutif

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagian dari eksekutif membawa konsekuensi lembaga ini tidak lagi independen. Putusan yang diketuk Kamis lalu itu  segera mendapat sorotan para ahli hukum karena setidaknya dua hal. Pertama, putusan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan MK terhadap putusan sebelumnya atas eksistensi KPK. Kedua, putusan tersebut diketuk di tengah-tengah desakan mundur…

Opini: Main Mata Ketua Mahkamah Konstitusi

Artikel ini sudah dimuat di Tempo.co pada Kamis, 18 Januari 2018 07:52 WIB dengan judul sama: Main Mata Ketua Mahkamah Konstitusi (dari kiri) Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Rustandi, anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid, dan Humas MK Rubiyo saat konferensi pers pengumuman pelanggaran etik oleh Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK,…

Opini: KPK dan Peringatan untuk Calon Kepala Daerah

Kepala daerah yang hendak bertarung kembali pada pilkada 2018 hendaknya benar-benar mencamkan  peringatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini. Sebab, alih-alih duduk kembali sebagai kepala daerah, tidak mustahil justru terpelanting masuk terungku. Senin lalu juru bicara KPK, Febri Diansyah memperingatkan kepala daerah untuk tidak coba-coba menerima suap –dalam bentuk apa pun- demi memenuhi pundi-pundi mereka menghadapi…