Opini: Terpilihnya Dua Hakim Konstitusi

DUA HAKIM konstitusi sudah dipilih DPR: Wahiduddin Adams dan Aswanto. Keduanya dipilih, Rabu 5 Maret lalu,  dari empat nama yang direkomendasikan  tim pakar yang terdiri dari para ahli hukum dan tokoh masyarakat. Wahiddun sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Ada pun Aswanto  Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Dua hakim yang akan…

Opini Hukum: Mahkamah Konstitusi Harus Tolak Uji Materi UU MK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan jadi undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mesti menolak.- PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi terbit untuk menyelamatkan wibawa lembaga itu yang sudah runtuh. Dengan peraturan ini, tidak hanya mekanisme pemilihan hakim konstitusi, pengawasannya juga menjadi  lebih ketat. Perpu yang kemudian disahkan Dewan Perwakilan Rakyat…

Opini: Hakim Konstitusi Lebih Baik Mundur

Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Seluruh hakim yang tersisa sebaiknya mengundurkan diri.— KEWIBAWAAN Mahkamah Kontitusi sebenarnya sudah runtuh sejak terungkapnya skandal Akil Mochtar. Karena itu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Keputusan Presiden perihal pengangkatan Patrilias Akbar sebagai hakim konstitusi mestinya menjadi momen para hakim yang tersisa…

Opini: Mengawasi Akil Mochtar

Pada 3 April 2013, Akil Mochtar terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Majalah Tempo  mengingatkan publik soal ini lewat opininya berjudul “Mengawasi Akil Mochtar” . Dan pada Rabu 3 Oktober lalu, KPK menangkap Akil Mochtar karena diduga menerima suap.  Inilah opini tersebut. Mengawasi Akil Mochtar  Ketua baru Mahkamah Konstitusi diragukan integritas dan independensinya. Akibat kriteria yang…

Akil Mochtar, Enam Tahun Lalu

Penangkapan Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK Rabu lalu melemparkan ingatan saya pada enam tahun lalu, 5 Desember 2007.  Saat itu Komisi III DPR sedang menggelar agenda rapat superpenting: memilih Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) yang baru. Majalah Tempo akan menurunkan laporan utama soal pemilihan itu. Saya berangkat ke DPR, kasak kusuk mencari informasi,…