Pilihan Denny Indrayana

Pakar hukum Denny Indrayana mengambil langkah  tak  populer dalam kasus “suap Meikarta”:  menjadi  pengacara PT Mahkota Sentosa Abadi, anak perusahaan Lippo Group, penggarap proyek  Meikarta. Pilihan Deny,  ahli hukum tata negara yang juga pendiri Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM  sebagai kuasa hukum perusahaan yang diduga menyuap sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi itu segera menimbulkan pertanyaan:…

KPK dan Vonis Pengadilan Tinggi untuk Justice Collaborator

Komisi Pemberantasan Korupsi memang seharusnya melakukan kasasi atas vonis  11 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI terhadap Andi Agustinus, tersangka korupsi kasus KTP elektronik yang sebelumnya divonis delapan tahun oleh pengadilan tingkat pertama. Sebagai justice collaborator hukuman lebih berat dari Pengadilan Negeri dan lebih berat dari tuntutan jaksa  jelas seperti meniadakan makna status justice collaborator.…

Opini: Setelah Mahkamah Konstitusi Menyatakan KPK Bagian Eksekutif

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagian dari eksekutif membawa konsekuensi lembaga ini tidak lagi independen. Putusan yang diketuk Kamis lalu itu  segera mendapat sorotan para ahli hukum karena setidaknya dua hal. Pertama, putusan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan MK terhadap putusan sebelumnya atas eksistensi KPK. Kedua, putusan tersebut diketuk di tengah-tengah desakan mundur…

Saat Penentuan untuk Jokowi

Pertaruhan Presiden Jokowi sebagai presiden yang sebelumnya mendapat dukungan dan legitimasi dari para aktivis antikorupsi saya kira akan terjadi pada bulan-bulan ini. Terlepas dari apakah Jokowi mendapat tekanan  dari PDIP, partai-partai lain,  wakil presiden,  atau juga orang-orang terdekatnya, publik tak akan peduli. Bagi para aktivis antikorupsi  adalah: seperti apakah sikap yang ditunjukkan Jokowi atas konflik…

Fuad Amin, Klebun, dan Kekuasaan di Bangkalan

Bagaimana bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin, yang kini jadi tahanan KPK, bisa bertahan lama menjadi penguasa di Bangkalan,Madura? Salah satunya ternyata ia “memegang” dan mengendalikan para (calon) kepala desa. Kenapa “calon”?  Karena memang kepala desa, yang di Bangkalan disebut “klebun” itu,  sengaja tidak diangkat, digantung nasibnya, sehingga mereka menjadi penurut. Inilah artikel Majalah Tempo tentang…

Menghapus Wewenang DPR yang “Kebablasan”

Akademisi Universitas Islam Indonesia menggugat peran DPR dalam pemilihan anggota Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bertentangan dengan konstitusi dan UU DPR.– ERA reformasi telah meletakkan peranan DPR menjadi kuat  –hal yang berbeda di  “zaman Orba.”  Demikian kuatnya sehingga  justru kerap tak sejalan dengan konstitusi. Celakanya, para wakil rakyat terkesan menikmati peran berlebih  itu, bahkan…

Opini tentang Boediono dan Century

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mulai menyidangkan perkara bailout Bank Century. Sebuah kebijakan sepatutnya tidak bisa diadili- MAJELIS  hakim yang kini mengadili perkara Bank Century mesti benar-benar mengingat sumpahnya. Sebagai pengadil, putusan yang mereka ambil hanya berdasar kebenaran dan keadilan. Tidak terpengaruh ingar bingar politik atau tekanan siapa pun yang berhasrat  membelokkan kebenaran itu. Kita perlu…