Opini: Setelah Mahkamah Konstitusi Menyatakan KPK Bagian Eksekutif

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagian dari eksekutif membawa konsekuensi lembaga ini tidak lagi independen. Putusan yang diketuk Kamis lalu itu  segera mendapat sorotan para ahli hukum karena setidaknya dua hal. Pertama, putusan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan MK terhadap putusan sebelumnya atas eksistensi KPK. Kedua, putusan tersebut diketuk di tengah-tengah desakan mundur…

Opini: Main Mata Ketua Mahkamah Konstitusi

Artikel ini sudah dimuat di Tempo.co pada Kamis, 18 Januari 2018 07:52 WIB dengan judul sama: Main Mata Ketua Mahkamah Konstitusi (dari kiri) Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Rustandi, anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid, dan Humas MK Rubiyo saat konferensi pers pengumuman pelanggaran etik oleh Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK,…

Wakil Tuhan

Patrialis Akbar tentu tidak akan menjadi pesakitan seandainya ia memahami dirinya “wakil Tuhan.”  Dan  kita melihat, melalui sejumlah kesaksian yang muncul di persidangan, bagaimana sebagai hakim –kedudukan yang mendapat  julukan “wakil Tuhan” itu –    ia  menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, demi kenikmatan pribadi.     Tanpa predikat  “wakil Tuhan” pun,  posisi seorang hakim tidak  sama…

Akankah Mahkamah Menghapus Larangan Bunuh Diri?

Artikel  Majalah Tempo tentang seorang pemuda yang mengusulkan agar larangan untuk bunuh diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihapus.  Kasusnya sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi.  Ignatius Mencari Mati Seorang sarjana S2 lulusan Universitas Indonesia menguji pasal larangan eutanasia ke Mahkamah Konstitusi. Dia ingin disuntik mati. Percakapan tak biasa berlangsung dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Rabu…

Opini Hukum: Mahkamah Konstitusi Harus Tolak Uji Materi UU MK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan jadi undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mesti menolak.- PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi terbit untuk menyelamatkan wibawa lembaga itu yang sudah runtuh. Dengan peraturan ini, tidak hanya mekanisme pemilihan hakim konstitusi, pengawasannya juga menjadi  lebih ketat. Perpu yang kemudian disahkan Dewan Perwakilan Rakyat…

Opini: Hakim Konstitusi Lebih Baik Mundur

Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Seluruh hakim yang tersisa sebaiknya mengundurkan diri.— KEWIBAWAAN Mahkamah Kontitusi sebenarnya sudah runtuh sejak terungkapnya skandal Akil Mochtar. Karena itu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Keputusan Presiden perihal pengangkatan Patrilias Akbar sebagai hakim konstitusi mestinya menjadi momen para hakim yang tersisa…

Opini: Menyelamatkan Mahkamah Konstitusi

Skandal Akil Mochtar merontokkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Presiden perlu segera mengambil tindakan. Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa disebut telah runtuh. Kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang memiliki tugas antara lain menguji undang-undang, sengketa antarlembaga negara, dan sengketa pemilihan kepala daerah, sudah anjlok ke  titik nadir. Dalam kondisi demikian, maka patut dipertanyakan: apakah delapan hakim…